Category: Berita Hukum
-
Cari Kepastian Hukum, Ferry Yuli Irawan Apresiasi Gelar Perkara Khusus Polda Metro Jaya
JAKARTA, 15 Oktober 2026 — Ferry Yuli Irawan, S.H., M.H., mengapresiasi langkah Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik) Polda Metro Jaya yang menggelar perkara khusus atas laporan dugaan penipuan dan penggelapan yang diajukannya. Forum tersebut menghasilkan rekomendasi agar penanganan perkara yang sebelumnya dihentikan dilanjutkan kembali. Ferry menilai gelar perkara khusus yang berlangsung pada Selasa, 22 September 2026,…
-
Warga Mekarmukti Geram, Proyek Jababeka Dinilai Tanpa Kejelasan
BEKASI — Ketidakpuasan semakin meluas di kalangan warga Kampung Kepuh, Desa Mekarmukti. Dampak pembangunan proyek Jababeka yang menimpa lingkungan mereka belum menemui titik terang. Warga pun menyuarakan kekesalannya, menuntut kejelasan sekaligus pertanggungjawaban dari pihak pengembang. Keluhan utama warga terletak pada ketidakjelasan informasi terkait dampak pembangunan. Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang memuaskan dari…
-
PUSPAGA & UPTD PPA Kota Bekasi Dampingi Korban Dugaan Kekerasan di Lingkungan Pesantren
KOTA BEKASI — Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Bekasi bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memberikan pendampingan kepada sejumlah korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan salah satu pondok pesantren di Kota Bekasi. Pengaduan yang diterima mencakup alumni maupun santri yang masih berstatus pelajar di bawah umur. Penanganan kasus mencakup asesmen…
-
Selisih 29 Meter Persegi: SHM 229 m² vs Akta Hibah 200 m², BPN Jakarta Barat Diminta Terbuka
JAKARTA BARAT — Perselisihan batas dan luas tanah mencuat terkait Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6697 atas nama Sabenih bin Simang. Sertifikat tercatat seluas 229 meter persegi, sementara Akta Hibah Nomor 354/KMB/2001 yang menjadi dasar peralihan hak hanya mencantumkan 200 meter persegi. Selisih 29 meter persegi kini dipersoalkan ahli waris Sa’adah binti Sa’arih yang meminta…
-
Doli Kurnia: Pasal Ijazah SMA di PKPU Muncul Tanpa Pembahasan, Sangat Janggal
JAKARTA — Gedung Parlemen kembali diguncang isu panas terkait keabsahan aturan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyoroti tajam Pasal 18 ayat (3) yang mengatur pengecualian syarat ijazah SMA bagi calon presiden dan wakil presiden lulusan luar negeri. Pasal tersebut dinilai sengaja dimunculkan untuk membuka jalan bagi…
-
M. Razif Randi: Polri Adalah Garda Terdepan Keadilan, Bukan Alat Politik
JAKARTA, 10 Oktober 2026 — Peneliti hukum senior sekaligus penulis buku Revolusi Institusi Polri yang Mutlak, M. Razif Randi, menyampaikan pernyataan tegas yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Ia mendesak lembaga tertinggi negara untuk menjaga kemandirian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap sejalan dengan amanat konstitusi dan…
-
Kenal Pamit Kabareskrim dan Kapolda Kepri, Sinergi Kamtibmas Tetap Kokoh
BATAM — KEPRI — Suasana hangat menyelimuti acara kenal pamit Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dan pelantikan sekaligus pengenalan Kapolda Kepri yang baru, Irjen Pol. Suhendri. Acara berlangsung di Grand Ballroom Radisson Hotel, Batam, pada Jumat (9/10/2026) malam, dihadiri oleh Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad, jajaran Forkopimda, anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal,…
-
Pembangunan Pasar Jaya Jembatan Besi Tanpa Plang Kegiatan, Konfirmasi Wartawan Justru Dihalangi
JAKARTA — Pembangunan Pasar Jaya di Kelurahan Jembatan Besi, Jakarta, berjalan tanpa pemasangan papan informasi kegiatan yang seharusnya terpasang di lokasi proyek. Ketika awak media berusaha mengonfirmasi hal tersebut pada Jumat (9/10/2026), alih-alih mendapatkan penjelasan, pihak pasar justru terkesan menghalangi dan berupaya mendokumentasikan keberadaan wartawan tanpa penjelasan hukum yang jelas. Saat dikonfirmasi, Kepala Pasar Tradisional…
-
KPK Butuh Keterangan Kunci Nusron Wahid, Pemeriksaan Dijadwal Ulang
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid sangat dibutuhkan untuk mengurai konstruksi utuh perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan hal itu di Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026). “Keterangan NW diperlukan untuk memetakan perkara secara menyeluruh, guna…
-
Perkuat Kasus 8 Tersangka, KPK Panggil Menteri Nusron Wahid Sebagai Saksi
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sebagai saksi dalam perkara dugaan pemerasan dan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB). Pemanggilan ini bertujuan melengkapi serta memperkuat pemberkasan delapan tersangka yang telah ditetapkan dan ditahan. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi surat panggilan telah…
Latest News
About the Author
AF themes
Easy WordPress Websites Builder: Versatile Demos for Blogs, News, eCommerce and More – One-Click Import, No Coding! 1000+ Ready-made Templates for Stunning Newspaper, Magazine, Blog, and Publishing Websites.
You May Have Missed
