ACEH TIMUR — Bencana kabut asap yang berulang tiap tahun bukan sekadar masalah lingkungan. Ronny H, Direktur FAKSI Keadilan Aceh, menegaskan fenomena ini adalah bentuk nyata penjajahan korporasi terhadap rakyat lemah, dan pemerintah dinilai terlalu lembut terhadap pelaku sebenarnya.
“Demi keuntungan triliunan rupiah, perusahaan tega mengorbankan jutaan rakyat. Anak gagal sekolah, balita sesak nafas, nelayan tak bisa melaut, petani gagal panen. Keuntungan dinikmati segelintir, penderitaan ditanggung jutaan,” kritik Ronny dalam pernyataan sikapnya, Jumat (16/10).
Ia menyoroti ketimpangan hukum yang mencolok: “Rakyat kecil yang membakar setengah hektar langsung dipenjara. Tapi perusahaan yang lahan ribuan hektarnya terbakar, negara hanya datang dengan imbauan.” Ronny mengingatkan bahwa ketegasan pemerintah sesungguhnya diuji saat berhadapan dengan kekuatan besar, bukan warga miskin.
FAKSI Keadilan Aceh mendesak tiga langkah konkret: audit dan cabut izin perusahaan yang lalai, tanggung jawab pidana korporasi hingga ke jajaran direksi, serta sanksi maksimal termasuk hukuman mati jika kejahatan lingkungan telah merenggut nyawa dan kerusakan tak terpulihkan.
“Jika narkoba dan terorisme yang membunuh banyak orang diancam mati, mengapa kejahatan asap yang meracuni jutaan anak-anak kita perlahan-lahan tidak bisa?” tegas Ronny. Pemerintah diminta tidak lagi buta dan tuli, melainkan mencabut izin perusahaan nakal—baik lokal maupun asing—dan memaksa mereka membayar ganti rugi kepada masyarakat yang menderita.
Penulis: Ronny H
Pewarta: Dimas
