JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid sangat dibutuhkan untuk mengurai konstruksi utuh perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan hal itu di Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026).
“Keterangan NW diperlukan untuk memetakan perkara secara menyeluruh, guna menelaah apakah masih ada pihak lain yang berperan signifikan selain delapan tersangka yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Nusron sejatinya dijadwalkan hadir sebagai saksi pada hari itu, namun mengirim surat ketidakhadiran dengan alasan agenda internal kementerian. KPK akan segera menjadwalkan ulang dan mengimbau menteri hadir pada panggilan berikutnya. “Setiap keterangan membantu perkara terungkap sepenuhnya,” tegas Budi.
Dari tiga saksi lain yang dipanggil — Direktur Utama PT Kencana Jayaproperty Agung Indra Widjaja Antono, Direktur Hary Arief Sofyan, dan Herman Triono — hanya Herman Triono yang memenuhi panggilan.
Perkara ini telah menjerat delapan tersangka yang seluruhnya ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK. Mereka meliputi Kepala Kantah Bogor I Sontang Coin Manurung, Dirjen PPTR Lampri, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, pengusaha Adrianto Pitojo Adhi, serta Fahd El Fouz, Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi. Empat nama terakhir disebut sebagai lingkaran dekat Menteri Nusron Wahid.@str
