JAKARTA – Fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) kerap dipahami semata-mata sebagai akibat penipuan licik para pelaku. Namun pengalaman nyata di lapangan mengungkapkan sisi lain yang menuntut perubahan cara pandang menyeluruh dalam penanganannya. Sabtu 18/7/2026
Roni Purba, yang pernah menangani beragam kasus serupa saat bertugas di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, menyoroti fakta yang jarang disuarakan: sebagian besar WNI yang kemudian dikukuhkan sebagai korban TPPO sebenarnya telah mengetahui sejak awal jenis pekerjaan, risiko tinggi, bahkan ketidaksesuaiannya dengan hukum.
“Keputusan berangkat di luar prosedur sah umumnya didorong tekanan ekonomi mendesak dan harapan penghasilan jauh lebih besar dibanding di tanah air. Mereka sadar akan risiko itu, namun tetap memilih mengambil peluang tersebut,” ungkapnya dalam sebuah catatan analisis.
Baca Juga
Kondisi ini menegaskan TPPO bukan semata cerita penipuan sempurna, melainkan pertemuan antara kerentanan ekonomi, pilihan sadar yang berisiko, penyalahgunaan keadaan oleh pelaku, serta lemahnya kepatuhan terhadap aturan penempatan resmi.
Kasus ke Australia Punya Ciri Khas Tersendiri
Khusus untuk rute ke Australia, pola ini memiliki karakteristik berbeda dibanding negara tujuan lain. Calon pekerja yang berangkat ke sana umumnya memiliki tingkat pendidikan dan kemampuan bahasa yang lebih baik, sehingga peluang tertipu soal jenis pekerjaan relatif lebih kecil.
“Namun kemampuan itu tak menjamin keamanan sepenuhnya. Seseorang tetap bisa menjadi korban TPPO jika kemudian mengalami pemaksaan, eksploitasi, pembatasan kebebasan, atau perlakuan yang mencederai hak asasi manusia—meskipun di awal ia tahu apa yang akan dijalani,” tegas Roni.
Solusi Tak Cukup Sekadar Pengawasan dan Hukum
Meskipun penguatan tata kelola lembaga penempatan (P3MI), pengawasan ketat kementerian terkait, dan sinergi antar-perwakilan RI di luar negeri sangat diperlukan, hal itu belum cukup. Perlindungan PMI harus meluas hingga ke ranah edukasi dan perubahan perilaku masyarakat.
“Kita harus membangun kesadaran bahwa jalan nonprosedural bukan sekadar melanggar hukum, melainkan membuka pintu lebar-lebar bagi eksploitasi yang sulit diperbaiki nantinya,” tambahnya.
Pada akhirnya, pemberantasan TPPO adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah wajib memastikan sistem yang aman dan terpercaya, sementara masyarakat harus semakin cerdas menolak iming-iming keuntungan besar tanpa jaminan perlindungan hukum yang jelas.
Wartawan Sutarno
Sumber Berita Roni Purba
