BOGOR – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 di SMPN 2 Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, kini memicu sorotan luas dan kecurigaan adanya pelanggaran prosedur. Kejanggalan paling menonjol tercatat pada pemanfaatan Jalur Mutasi Orang Tua yang dinilai tidak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Berdasarkan data kelulusan yang terhimpun, sebanyak empat calon siswa lulusan SDN Pajeleran 01 dan dua siswa dari SDN Muaraberes tercatat diterima melalui jalur mutasi tersebut. Padahal, ketiga satuan pendidikan dasar itu berada dalam satu wilayah Kelurahan Sukahati. Secara prinsip penataan zonasi, siswa yang berdomisili dalam satu kelurahan seharusnya sudah masuk dalam jangkauan wilayah sekolah tujuan, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pendaftaran lewat jalur mutasi.
Ketentuan resmi dalam Petunjuk Teknis SPMB 2026 Provinsi Jawa Barat menegaskan, Jalur Mutasi secara khusus diperuntukkan bagi anak Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, maupun Badan Usaha Milik Negara yang orang tuanya mengalami perpindahan tugas ke wilayah yang berbeda. Penggunaan jalur ini pun wajib dilengkapi dengan bukti sah berupa Surat Keputusan mutasi kerja dari instansi yang berwenang.
Baca Juga
Kasus ini memunculkan kekhawatiran publik akan adanya upaya memanipulasi aturan demi mengakomodasi calon siswa yang sebenarnya sudah tercakup dalam hak penerimaan melalui jalur zonasi.
Masyarakat pun secara luas mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan audit dan verifikasi mendalam terhadap berkas serta kelayakan seluruh siswa yang diterima lewat jalur tersebut di SMPN 2 Cibinong.
Keadilan dan kesetaraan akses pendidikan menjadi asas yang tak boleh dikorbankan oleh penyimpangan prosedur. Pemerintah daerah maupun Dinas Pendidikan diharapkan segera merespons dengan penjelasan terbuka dan tindakan perbaikan yang tegas, guna menjaga marwah pendidikan nasional yang menjunjung tinggi objektivitas serta kepatuhan pada aturan yang berlaku.
Wartawan Sutarno
