Juli 20, 2026

Bupati Bogor Ditiduh Amnemsia Usai Akui Perantara Pertemuan  Edward Dengan Dinas PUPR

by

medianewstrn

medianewstrn.com

BOGOR – Sebuah rekaman percakapan berdurasi 2 menit 52 detik yang melibatkan Bupati Bogor Rudy Susmanto kini menjadi sorotan tajam publik. Dalam rekaman tersebut, pejabat daerah itu secara tegas mengakui peran pribadinya mempertemukan sosok bernama Edward dengan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor pada 2 Juli 2026.

Pengakuan tersebut dikaitkan erat dengan kasus dugaan korupsi yang menyeret lingkungan Dinas PUPR, beserta penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga yang turut menjadi sorotan. Namun saat diminta mempertanggungjawabkan pernyataannya dengan bukti yang sah, Bupati Rudy Susmanto gagal merinci waktu, tempat pelaksanaan pertemuan, maupun menunjukkan notulensi, catatan resmi, atau dokumen pendukung lainnya.

Ketiadaan bukti yang menguatkan pernyataan itu memicu tuduhan keras dari berbagai pihak, hingga menilai Bupati seolah mengalami “amnesia” atau tidak mampu mempertanggungjawabkan ucapan yang telah disampaikan sendiri. Padahal, dalam durasi percakapan yang singkat itu, ditegaskan secara gamblang bahwa Bupati turut berperan langsung sebagai penghubung yang memfasilitasi pertemuan antara Edward dengan jajaran pejabat Dinas PUPR.

Pengakuan yang tak dibarengi pembuktian ini kini menjadi kunci baru dalam rangkaian pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor. Masyarakat dan pengamat menegaskan bahwa setiap pernyataan pejabat negara harus berlandaskan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketiadaan bukti yang sah berpotensi menimbulkan keraguan mendalam terhadap transparansi proses perizinan maupun pengadaan yang melibatkan unsur pimpinan daerah.

Publik pun mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri kebenaran pernyataan tersebut secara menyeluruh, serta meminta Bupati Bogor dapat memberikan kejelasan yang utuh dan terbuka guna meluruskan fakta yang kini masih diselimuti tanda tanya besar. Akuntabilitas pejabat negara menjadi syarat mutlak dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Wartawan Sutarno

Berita Relevan