JAKARTA – Perhatian publik yang sempat tertuju pada perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret dua Perwira Tinggi Polri aktif, serta kasus bauksit yang menyasar nama jenderal bintang dua, kini beralih tajam ke sosok mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Dr. Febrie Adriansyah.
Di tengah derasnya pemberitaan yang berisi caci maki dan serangan pribadi, muncul kecurigaan mendalam: apakah ini semua adalah skenario pembusukan karakter yang telah dirancang sejak lama?
Kekhawatiran itu menguat lantaran sejumlah temuan yang belum terverifikasi kebenarannya—seperti penyitaan uang ratusan miliar dan puluhan kilogram emas di kediaman maupun kafe yang dikaitkan dengan dirinya—belum memiliki bukti kepemilikan yang sah.
Baca Juga
Padahal, Febrie sendiri telah menegaskan di hadapan puluhan wartawan bahwa ia tidak memiliki kaitan dengan bisnis kafe tersebut, serta aset di kediaman Sentul ada pemiliknya dan siap dijelaskan dalam proses hukum yang berlaku.
Waktu yang Terlalu Berdekatan
Rangkaian peristiwa yang berjalan sangat cepat pun memicu tanda tanya besar. Pada Jumat (10/7), ia menyatakan siap menghadapi proses hukum dan bahkan baru saja menerima perintah untuk melanjutkan penanganan kasus MBG.
Namun tak sampai 12 jam setelah jumpa pers itu, surat edaran terbit yang meminta Kejati seluruh Indonesia berhenti mengumpulkan bahan keterangan kasus MBG. Sabtu paginya, ia mengajukan pengunduran diri, dan siang harinya resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Sikap Tegas yang Mengganggu Kepentingan Besar
Dugaan bahwa ini adalah sasaran yang telah ditetapkan sejak lama muncul dari rekam jejak kinerjanya yang tak kenal kompromi. Saat memimpin Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) periode Februari 2025–April 2026, ia berhasil menyelamatkan aset negara senilai lebih dari Rp371 triliun, merebut kembali ribuan hektar hutan dari penguasaan ilegal, serta memungut denda administratif mencapai Rp7,2 triliun. Prestasi luar biasa yang bahkan diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketegasannya menyikat pelanggaran kawasan hutan, membongkar skandal tata kelola timah yang merugikan Rp323 triliun, hingga kasus BBM dan Petral yang menyasar pihak yang selama ini dianggap “kebal hukum”, diduga membuat banyak pihak—termasuk pengusaha besar dan oligarki—tak nyaman.
Berbagai bentuk tekanan pun pernah dialaminya, mulai dari penguntitan, pengawasan ketat, hingga upaya menyeret nama orang terdekatnya ke dalam jerat hukum.
Kini publik bertanya: jika sosok yang berani menegakkan keadilan tanpa pandang bulu justru tergerus, siapa yang sesungguhnya diuntungkan? Dan apakah ke depannya kita tidak lagi akan menyaksikan pemulihan kerugian negara, melainkan justru beban pajak yang kembali dibebankan kepada rakyat?
Peliputan Sutarno
