JAKARTA – Gelombang keberatan atas perluasan objek pajak yang kini menyentuh beragam aspek kehidupan memicu sorotan tajam. Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke‑15, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengingatkan bahwa ketegasan kebijakan perpajakan tidak boleh berjalan tanpa empati terhadap kenyataan sosial‑ekonomi masyarakat.
Jika dipaksakan di tengah kondisi yang belum pulih, langkah ini justru berisiko memperlebar jurang kemiskinan dan mematikan semangat berusaha.
Dalam catatan politiknya, Bamsoet menegaskan: “Progresivitas pajak tak akan bermakna jika tidak jujur pada fakta.
Baca Juga
Kita baru saja menyambut langkah mulia Presiden Prabowo yang menghapus utang macet bagi satu juta pelaku UMKM, petani, dan nelayan senilai Rp14 triliun lewat PP No.47/2024—sebagai penyangga saat sekitar 30 juta unit usaha telah tutup. Namun kini, alih‑alih meneruskan insentif pemulihan, dunia usaha justru dihadapkan pada rentetan pembebanan baru.”
Kekhawatiran ini mengemuka seiring sejumlah kebijakan yang memicu protes: mulai dari pembebanan PPh Pasal 21 pada pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, aturan daerah yang membebankan pajak 10 persen pada warung dengan omzet Rp15 juta tanpa memperhitungkan biaya operasional, hingga penerapan PPh Pasal 22 bagi pelaku usaha di pasar digital.
“Nyaringnya seruan ‘semua dipajakin’ bukan sekadar keluhan, melainkan sinyal bahwa beban kini terasa terlalu berat. PHK hingga Juni 2026 sudah menimpa 43.000 orang, daya beli merosot, dan jutaan keluarga hanya berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Di saat seperti ini, memajaki tabungan hari tua pensiunan atau mencekik ruang tumbuh usaha kecil adalah langkah yang tak memihak pemulihan,” tegasnya.
Bamsoet menegaskan bahwa penyesuaian sistem pajak memang perlu mengikuti perkembangan pola usaha modern. Namun, regulasi harus bijaksana: memberi ruang bagi pelaku usaha untuk mengumpulkan modal kembali, menjaga kesejahteraan pekerja, dan tidak menghilangkan keberanian warga untuk berinisiatif membangun usaha baru. “Pajak seharusnya menjadi fondasi keadilan, bukan beban yang menjatuhkan mereka yang sedang berusaha bangkit,” pungkasnya.
Wartawan by Sutarno
