JAKARTA — Batas antara urusan dalam negeri dan dinamika global semakin kabur. Perubahan geopolitik, kemajuan teknologi, hingga perpecahan akibat media sosial kini saling berkelindan dan dapat mengguncang stabilitas bangsa. Demikian ditegaskan Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat mengajar di Program Pascasarjana Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan (Unhan), Rabu (23/9/2026).
Pancasila Sebagai Jangkar di Tengah Perubahan
Bamsoet menegaskan, kekuatan Indonesia tidak diukur dari kekuasaan semata, melainkan dari institusi yang kokoh, supremasi hukum, dan masyarakat yang bersatu. Di tengah menguatnya polarisasi, Pancasila menjadi kerangka penyeimbang: menjaga demokrasi sekaligus persatuan, kebebasan sekaligus keadilan.
“Perbedaan pilihan politik itu wajar. Yang berbahaya adalah perbedaan dipelihara menjadi permusuhan. Jangan biarkan identitas, agama, atau suku dijadikan bahan bakar perpecahan,” ujarnya. Kontestasi politik harus tetap dalam koridor konstitusi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Medan Perang Baru: Ruang Informasi
Konflik masa kini tak lagi hanya di jalan raya atau bilik suara. Disinformasi, propaganda digital, operasi siber, dan manipulasi opini publik mampu menurunkan kepercayaan, melemahkan ekonomi, hingga mengancam keutuhan wilayah dalam hitungan jam.
“Ketahanan demokrasi harus berjalan beriringan dengan ketahanan siber dan informasi. Masyarakat harus cakap membedakan kritik, perbedaan pendapat, dan kebohongan yang disebarkan sengaja,” paparnya. Negara wajib bertindak berdasar hukum — menegakkan ketertiban tanpa mengorbankan kebebasan sipil.
Kekuasaan Harus Terkendali
Bamsoet juga mengingatkan soal konsentrasi kekuasaan. Hubungan antara politik, modal, media, dan teknologi harus diawasi secara transparan. Demokrasi tak berhenti pada pemilu; kontrol terhadap penyelenggara kekuasaan adalah keharusan.
“Pengaruh besar harus diikuti tanggung jawab yang jelas. Semua pihak — elite, pengusaha, birokrasi, media — harus tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik,” tegasnya.
Belajar dari Negara yang Terpuruk
Mengambil pelajaran dari krisis di Sri Lanka, Afghanistan, hingga Sudan, Bamsoet mengingatkan: negara yang lemah institusinya akan runtuh meski masih ada pemerintahan. Tanda-tandanya: hukum tak tegak, pelayanan macet, kepercayaan hilang, dan legitimasi memudar.
“Negara yang kuat bukan yang berkuasa tanpa batas, melainkan yang mampu mengelola perbedaan, menjaga keadilan, dan dihormati rakyatnya. Dengan kapasitas negara yang kokoh, konflik diredam, tekanan dari luar ditahan, dan kesejahteraan dibangun bersama,” pungkasnya.@Sutarno
