JAKARTA — Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, mengingatkan agar penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tidak menimbulkan dampak berlebihan yang melumpuhkan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
Dalam catatan politiknya, Bamsoet menegaskan kebijakan pemangkasan TKD memang perlu sebagai terapi kejut mengingat maraknya kasus korupsi di daerah — tercatat 201 kepala daerah terlibat korupsi sepanjang 2004–2025, dan 12 kepala daerah telah ditangkap KPK hingga Juli 2026. Namun idealnya, penyesuaian tidak menciptakan kesulitan baru yang merugikan pelayanan publik.
Kenyataannya, sekitar 490 pemerintah daerah kini membutuhkan tambahan anggaran pusat sekadar untuk membayar gaji pegawai dan membiayai operasional dasar. Pemangkasan TKD tahun 2025 mencapai Rp50,59 triliun, sedangkan pada 2026 dipangkas 20–24 persen atau sekitar Rp171 triliun, sehingga alokasi tinggal Rp693 triliun.
Akibatnya, puluhan daerah terpaksa mencari pinjaman. DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah Rp5,2–5,6 triliun karena TKD-nya dipangkas Rp16 triliun — menyusutkan APBD dari Rp95,35 triliun menjadi Rp81,32 triliun. Maluku Utara mengajukan pinjaman Rp1 triliun setelah TKD dipangkas Rp800 miliar. Secara nasional, 94 daerah mengajukan pinjaman infrastruktur ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang pengembaliannya dipotong langsung dari dana bagi hasil (DBH) dan TKD.
Bamsoet memperingatkan pola ini akan terus memperlemah fiskal daerah. Pembayaran utang yang dipotong dari TKD berulang kali justru menggerus kemampuan daerah membangun dan memelihara jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, hingga fasilitas air bersih. Tekanan ini akhirnya mendorong daerah menaikkan pajak baru yang membebani masyarakat.
Di tengah keterbatasan, semangat gotong royong warga muncul sebagai penyangga — warga Bener Meriah mengumpulkan lebih dari Rp1 miliar untuk perbaikan jalan, masyarakat Bengkulu membangun jembatan bambu secara mandiri, hingga warga Brebes, Grobogan, dan Pekalongan bergotong royong memperbaiki fasilitas umum.
“Hal ini menunjukkan betapa besar dampak pemangkasan TKD yang terlalu ekstrim dengan perhitungan yang belum akurat,” tegas Bamsoet. Penyesuaian diperlukan, namun harus tetap menjamin keseimbangan agar daerah mampu berfungsi melayani rakyat tanpa terus terjebak dalam langkah.@Sutarno
