JAKARTA — Reformasi birokrasi tidak boleh sekadar berhenti di atas meja kerja. Itulah pesan tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat melepas peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVI Tahun 2026 di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menteri Rini menegaskan bahwa keberhasilan seorang pimpinan instansi tidak lagi diukur dari seberapa lengkap laporan tertulis atau seberapa sering rapat digelar. Parameter keberhasilan harus bergeser menjadi dampak yang terukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Reformasi birokrasi tidak lagi diukur dari seberapa lengkap laporan atau seberapa intens rapat yang digelar. Dari prosedur, kita harus melangkah ke dampak yang terukur,” ujar Menteri Rini di hadapan 35 peserta pelatihan yang menduduki atau akan menduduki jabatan pimpinan tinggi madya.
Indikator Keberhasilan: Masalah Nyata yang Teratasi
Apa yang dimaksud dengan dampak terukur? Menteri Rini menjelaskan bahwa proyek perubahan peserta PKN harus dinilai dari perubahan nyata di lapangan. Seberapa jauh angka kemiskinan turun, seberapa mudah perizinan diproses, berapa persen angka stunting menurun, serta seberapa jauh masyarakat semakin mudah mengakses layanan dasar.
“Inilah esensi dari reformasi birokrasi kita. Dari target presiden, harus menjadi dampak nyata yang dirasakan oleh rakyat,” tegasnya.
Tinggalkan Silo, Bangun Kolaborasi
Menteri Rini juga mengingatkan bahwa tantangan bangsa semakin kompleks dan saling berkaitan. Kemiskinan, ketahanan pangan, kualitas SDM, hingga pelayanan publik tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Ego sektoral dan cara kerja yang terkotak-kotak harus ditinggalkan.
“Masalah-masalah itu tidak bisa diselesaikan jika masih bekerja secara silo atau masih ada ego sektoral. Kolaborasi lintas sektor bukan menjadi pilihan, tetapi menjadi syarat keberhasilan pembangunan yang merata,” ujarnya.
Menurutnya, seorang pemimpin di era kini harus mampu menjadi penghubung — menghubungkan kebutuhan masyarakat, kebijakan politik, hingga kepentingan teknokratik. Pemimpin harus mampu membangun kepercayaan, mendengar berbagai perspektif, dan menghapus sekat birokrasi demi satu tujuan bersama.
Jejaring PKN sebagai Pusat Kolaborasi
PKN Tingkat I bukan sekadar pelatihan struktural untuk sertifikasi jabatan. Jejaring yang terbentuk dari peserta angkatan ini harus dijaga dan dimanfaatkan sebagai ruang bertukar gagasan, menyatukan sumber daya, dan merumuskan solusi lintas instansi.
“Jadilah pemimpin yang bukan hanya transformasional, namun juga autentik; yang bukan hanya fokus pada target kinerja, namun juga memanusiakan manusia yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya,” pungkas Menteri Rini.
LAN Dukung: Keberhasilan = Kehidupan Masyarakat Lebih Baik
Sementara itu, Kepala LAN Muhammad Taufiq menyampaikan dukungan penuh terhadap arahan tersebut. Ia menekankan pentingnya membedakan antara sekadar aktivitas yang sibuk dengan hasil yang benar-benar berdampak.
“Kita tidak boleh merasa berhasil hanya karena telah bekerja keras. Kita baru layak menyebut keberhasilan apabila kerja tersebut memperbaiki kehidupan masyarakat,” ungkap Taufiq.
Pesan ini menjadi landasan baru bagi para calon pemimpin tinggi madya di seluruh Indonesia: birokrasi yang baik bukan yang paling rapi administrasi, melainkan yang paling mampu memberi solusi nyata bagi rakyat.
