Catatan Politik Bambang Soesatyo
JAKARTA – Kabar yang selama ini bergema di masyarakat kini terkonfirmasi: Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui secara mendalam berbagai ketidakberesan atau abnormalitas yang terjadi dalam tata kelola dua program prioritas nasional, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Fakta ini menjadi peringatan keras bagi pihak yang diberi amanat, agar tidak lagi menyalahgunakan kepercayaan negara demi kepentingan sepihak.
Hal ini ditegaskan dalam catatan politik Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI sekaligus mantan Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI. Konfirmasi bahwa Presiden sudah memantau perkembangan ini datang dari dua sosok yang sangat dipercaya beliau: Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Baca Juga
“Saya sudah banyak menerima laporan soal indikasi penyimpangan. Pengawasan harus sangat ketat,” ujar Hashim saat acara pelantikan Srikandi Jaga Desa, Jumat (3/7). Sementara Menkeu Purbaya menegaskan, Presiden terus memantau fakta ini hingga datanya mutlak akurat sebelum mengambil keputusan tegas.
Beban Kerugian di Balik Program MBG
Penyimpangan di MBG bukan sekadar isu, melainkan telah menimbulkan dampak nyata: mulai dari kasus keracunan puluhan ribu siswa, skandal korupsi di Badan Gizi Nasional, hingga pemborosan anggaran lebih dari Rp1 triliun untuk pengadaan 20.000 unit motor yang kini nyaris terbengkalai. Program ini pun kini sedang dalam masa pembenahan total.
Deretan Keanehan di Program KDMP
Sorotan kini beralih ke KDMP. Banyak tanda tanya muncul terkait kebijakan mengimpor lebih dari 100.000 unit kendaraan niaga dari India—padahal produk dalam negeri lebih tangguh, irit, dan memiliki layanan purna jual yang menjangkau seluruh desa.
Belum lagi pemilihan lokasi gerai yang dinilai janggal: ada di tengah tambak, pinggir hutan, lereng gunung, dekat pemakaman, hingga di ujung persawahan yang jauh dari jangkauan warga. Bahkan muncul ide yang dinilai destruktif untuk menutup minimarket swasta yang sudah puluhan tahun melayani masyarakat, hanya demi memberi ruang bagi KDMP—sebuah langkah yang diyakini tidak sejalan dengan pemikiran Presiden Prabowo.
Kini publik menanti: setelah Presiden mengetahui semuanya, langkah tegas apa yang akan segera diambil demi menyelamatkan uang negara dan kepentingan rakyat?
