Langkah Efisiensi BBM Bersubsidi dan Penyempurnaan Program Makan Bergizi Dinilai Kebijakan Tepat dan Strategis
JAKARTA – Di tengah gejolak dan ketidakpastian perekonomian dunia yang masih membayangi, pembaruan serta penataan kembali skala prioritas program pembangunan nasional bukanlah langkah mundur, melainkan suatu keniscayaan yang harus diambil demi keberlanjutan pembangunan.
Demikian pandangan mendalam yang dikemukakan Bambang Soesatyo, tokoh parlemen yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ke‑15, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ke‑20, serta menjabat pula sebagai pengajar di berbagai perguruan tinggi negeri.
Baca Juga
Menurut pandangannya, langkah pemerintah menyempurnakan kebijakan terkait harga bahan bakar minyak bersubsidi sekaligus meningkatkan ketepatan pemanfaatan anggaran program Makan Bergizi Gratis patut mendapatkan apresiasi luas.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal negara, penyesuaian ini justru membuka peluang agar setiap rupiah anggaran yang dikelola dapat berdaya guna sebesar‑besarnya demi kepentingan rakyat.
Perubahan arah kebijakan ini sejalan pula dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat, termasuk seruan yang disampaikan kalangan mahasiswa dalam berbagai aksi penyampaian pendapat—yang intinya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersikap hemat, cermat, dan bijaksana dalam membelanjakan uang negara. Prinsip kesadaran berhemat atau pola pikir efisiensi mutlak diperlukan agar anggaran yang terbatas dapat dijawabkan bagi pemecahan masalah nyata yang dihadapi masyarakat luas.
Seruan itu muncul lantaran masih ditemukan pola pengelolaan yang dinilai kurang tepat sasaran, seperti pembelian kendaraan bermotor listrik maupun alat angkut yang diimpor, padahal produk serupa telah mampu dihasilkan oleh industri dalam negeri.
Hal yang paling disorot adalah ketidakjelasan pemanfaatan sebanyak 21.801 unit kendaraan listrik impor senilai sekitar Rp1.035 triliun—nilai belanja yang sangat besar namun memberikan dampak ekonomi yang minim bagi masyarakat, padahal dana sebesar itu dapat dialihkan menjadi dorongan pemulihan bagi jutaan usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh pelosok negeri.
Namun di sisi lain, langkah awal pemerintah telah mulai tampak nyata. Terkait ketahanan energi, pemerintah telah menjamin kestabilan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan gas elpiji hingga akhir tahun 2026 sekaligus menjaga ketersediaan pasokan yang aman—meskipun beban anggaran subsidi energi dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp381,3 triliun, pemerintah telah menyiapkan penyangga anggaran sebesar Rp420 triliun guna mengantisipasi gejolak harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik yang masih berpotensi memuncak, termasuk perubahan situasi di kawasan Selat Hormuz.
Sementara itu, penyempurnaan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis melalui penghentian sementara saat masa libur sekolah—mulai akhir Juni hingga pertengahan Juli 2026—diperkirakan mampu menghemat anggaran hingga Rp3 triliun. Penyesuaian skema ini dinilai bukan pengurangan manfaat, melainkan penyempurnaan agar tidak terjadi pemborosan di luar masa pelayanan yang seharusnya.
Bambang Soesatyo menegaskan, kebijakan‑kebijakan tersebut adalah langkah cerdas dan taktis dalam menjawab ketidakpastian lingkungan eksternal.
Ke depannya, penyesuaian prioritas ini hendaknya dilanjutkan dengan upaya nyata menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat—terutama beras dan komoditas lain yang harganya berpotensi naik—melalui langkah operasi pasar dan penataan pasokan secara terpadu.
“Penataan kembali skala prioritas adalah bukti kepekaan negara. Uang rakyat harus dikembalikan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, terarah, dan bermanfaat luas,” tegasnya menutup pandangan tersebut.
Reported by Sutarno
