LINGGA, KEPRI — Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Provinsi Kepulauan Riau berencana melaporkan dugaan penjualan kawasan hutan negara di Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, kepada Kejaksaan Negeri Lingga. Laporan ini berkaitan dengan dugaan pengalihan lahan negara kepada PT SPP yang diduga melanggar prosedur hukum.
Ketua DPD LAMI Kepri, Agus Ramdah, mengungkapkan hal tersebut kepada awak media pada Senin (24/8/2026). Menurutnya, pihaknya saat ini sedang mengumpulkan alat bukti awal guna menyusun aduan tertulis yang akan diserahkan kepada Kejari Lingga. Apabila bukti telah dinilai cukup, laporan akan segera diajukan.
Agus menduga Kepala Desa Marok Tua menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) secara tidak sah di kawasan hutan atau lahan negara dengan mengatasnamakan masyarakat. Dugaan ini diperkuat dengan informasi bahwa PT SPP telah beberapa kali melakukan pembayaran jual beli lahan kepada warga setempat.
“Kawasan hutan adalah aset negara. Penerbitan surat tanpa prosedur sah berpotensi memicu tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan wewenang,” tegas Agus. Ia menambahkan, jika nantinya Kades Marok Tua terbukti melakukan pelanggaran, maka dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila hasil penyelidikan Kejaksaan tidak menemukan pelanggaran, diharapkan pihak berwenang memberikan kejelasan kepada publik terkait status lahan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Marok Tua, Nurdin, serta pimpinan PT SPP belum dapat dimintai tanggapan maupun konfirmasi terkait dugaan tersebut.
wartawan Muhamad
