JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempertegas pengawasan pasar modal dengan menjatuhkan sanksi berat kepada 136 pihak sepanjang Januari–September 2026. Total denda yang dipungut mencapai Rp112,79 miliar, disertai pencabutan dan pembekuan izin, sebagai bukti penegakan aturan yang tidak kompromi.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan hal itu dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan, Senin (5/10). Selain denda, OJK mencabut dua izin, membatalkan satu STTD, membekukan enam izin, melayangkan 18 teguran tertulis, serta mengeluarkan lima instruksi tertulis. Langkah ini ditempuh guna menjaga pasar tetap teratur, wajar, dan efisien.
Perubahan regulasi paling menyita perhatian ialah penghapusan batas bawah harga saham. Mulai 28 September 2026, harga saham di pasar reguler dan tunai tak lagi terikat batas minimal Rp50, melainkan boleh turun hingga Rp1 per lembar. Kebijakan ini bertujuan memperbaiki mekanisme pembentukan harga serta meningkatkan likuiditas. OJK bersama Bursa Efek Indonesia juga menyempurnakan papan pemantauan khusus dan mulai membuka skema short selling dengan pengawasan ketat.
Di tengah gelombang reformasi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat di level 6.071,14 pada akhir September, terkoreksi 6,96 persen secara bulanan. Tekanan datang dari ketidakpastian geopolitik dan kenaikan suku bunga global. Investor asing tercatat melakukan penjualan bersih (net sell) senilai Rp10,24 triliun, berbalik arah dari bulan Agustus yang mencatat pembelian bersih Rp1,19 triliun.
OJK menegaskan perubahan ini adalah langkah jangka panjang menuju pasar yang sehat, transparan, dan berdaya tahan kuat.@Str
