SERANG — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendesak pemerintah daerah menggeser pola penanganan bencana dari sekadar responsif menjadi antisipatif dan berdaya tahan. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Nasional Administrasi Publik Untirta 2026 di Convention Hall Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Rabu (7/10/2026).
Bima mengakui pasca-tsunami Aceh, kemampuan tanggap darurat Indonesia meningkat pesat, ditandai pembentukan BNPB dan BPBD. “Selama 10 tahun menjadi wali kota, saya merasakan betapa pentingnya gerak cepat saat bencana terjadi — banjir, longsor, angin puting beliung. Kita sudah makin baik dalam hal itu,” ujarnya. Namun, ia menegaskan itu belum cukup.
Pemerintah daerah harus mulai memahami risiko wilayah sejak tahap perencanaan, mengalokasikan anggaran mitigasi dalam APBD, serta membangun kesadaran masyarakat layaknya di Jepang — di mana warga sudah hafal langkah keselamatan dan selalu siap dengan perlengkapan darurat.
“Cek APBD-nya: ada tidak alokasi untuk tata ruang tahan bencana? Bangunan aman? Jalur evakuasi? Edukasi warga? Jangan hanya bangun infrastruktur, tapi bangun ketangguhan,” tegasnya. Ia mencontohkan Sumatera Barat yang secara konsisten memasukkan mitigasi bencana dalam anggaran daerah sehingga ketahanan wilayah terjaga.
Kepala daerah didorong memahami karakteristik risiko masing-masing wilayah, sementara mahasiswa dan komunitas diajak tak berdiam diri. “Masa depan kalian tergantung keputusan antisipatif pemda. Ingatkan mereka, desak mereka, agar langkah pencegahan dilakukan sejak dini,” pungkasnya.
Kegiatan ini dihadiri Rektor Untirta Fatah Sulaiman, Kepala Bappeda Banten Babar Suharso, serta jajaran akademisi dan civitas academica.@Str
