BANDAR LAMPUNG — Warga dan penggiat lingkungan merasa dikecewakan. Bekas Hutan Kota Way Halim yang sempat disegel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena penimbunan tanpa AMDAL, kini justru mulai digarap. Alat berat masuk, truk hilir-mudik — persiapan pembangunan kawasan superblok tampak nyata.
Disegel, Kini Dilanjutkan
Februari 2024, Balai Gakkum KLHK memasang plang penghentian kegiatan di enam titik penimbunan setinggi lima meter. PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) diduga melanggar aturan lingkungan. Namun kini kegiatan kembali berjalan seolah tidak pernah ada penyegelan.
Aliansi Tuntut Buka Warkah HGB
Aliansi Jaga Hutan Lampung menggugat kejelasan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 44/HGB/BPN.18/2010 seluas 12 hektar yang diterbitkan tahun 2010. Tujuh pertanyaan utama diajarkan:
1. Bagaimana status tanah yang sebelumnya ditetapkan sebagai Taman Hutan Kota?
2. Apa dasar hukum pemberian HGB atas kawasan RTH?
3. Apakah pengumuman data fisik dan yuridis sudah dilakukan?
4. Apakah ada rekomendasi tata ruang Pemkot Bandar Lampung?
5. Hubungan apa dengan Putusan PN Tanjungkarang 2015?
6. Kapan dan dokumen apa yang mengubah peruntukan hutan kota jadi kawasan bisnis?
7. Permohonan 9 hektar, mengapa HGB terbit 12 hektar? Dari mana tambahan 3 hektar?
Aliansi menegaskan jawaban semua pertanyaan itu tersimpan dalam warkah BPN yang wajib dibuka secara transparan. Jika prosedur cacat, pembangunan tidak boleh berlanjut. Paru-paru kota bukan barang yang bisa diambil alih begitu saja.
Wartawan Sastra
