JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet, menyampaikan dukungan penuh terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 yang dipaparkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, arah kebijakan ini mencerminkan keberanian dan kehati-hatian pemerintah dalam membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang, sekaligus memperkuat ketahanan nasional di tengah gejolak ekonomi dunia yang masih penuh ketidakpastian.
Baca Juga
Dalam sidang paripurna yang juga dihadiri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, pimpinan lembaga tinggi negara, para ketua umum partai politik koalisi, serta jajaran kabinet tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027.
Sasaran ini ditetapkan di tengah tantangan berat berupa perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik, persaingan perdagangan internasional, serta tekanan suku bunga yang masih tinggi.
Bamsoet menilai, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 disusun dengan perencanaan yang matang, realistis, dan terukur.
Penetapan target defisit anggaran dijaga ketat pada rentang 1,80 hingga 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menjadi bukti nyata bahwa disiplin fiskal tetap menjadi prioritas, meskipun kebutuhan pembiayaan program strategis nasional semakin besar.
Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi, kepercayaan pasar, serta peringkat investasi Indonesia di mata dunia.
“Kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo memperlihatkan keberanian pemerintah mengambil langkah strategis guna menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memperkuat perlindungan sosial.
APBN ditempatkan sebagai instrumen perjuangan negara, agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai benar-benar berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Menjaga defisit tetap terkendali adalah kunci agar ruang fiskal tetap tersedia dan siap menghadapi tekanan global yang sewaktu-waktu dapat memuncak,” tegas Bamsoet.
Sebagai tokoh yang juga menjabat berbagai posisi strategis, mulai dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, hingga Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perdagangan, Bamsoet memandang target pertumbuhan ekonomi hingga 6,5 persen sebagai tekad kuat untuk melepaskan diri dari pola pertumbuhan rata-rata lima persen yang bertahan selama satu dekade terakhir.
Ia meyakini sasaran ambisius namun realistis ini dapat tercapai, asalkan didukung akselerasi hilirisasi industri, kemudahan investasi, perluasan sektor manufaktur, pengembangan ekonomi digital, serta penguatan daya beli masyarakat.
“Indonesia memiliki modal besar: pasar domestik yang luas, bonus demografi, dan kekayaan alam melimpah. Pertumbuhan di atas enam persen sangat mungkin diraih jika industrialisasi berjalan konsisten, hilirisasi diperluas, dan penciptaan lapangan kerja formal dipercepat.
Kita melihat keberhasilan nyata pada pengolahan nikel hingga baterai kendaraan listrik, serta dominasi ekonomi digital kita di Asia Tenggara yang nilainya diproyeksikan melampaui 130 miliar Dolar AS pada 2025,” urainya.
Lebih jauh, Bamsoet mengapresiasi bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan semata, namun juga menjamin keadilan dan pemerataan.
Dalam kerangka 2027, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga 6–6,5 persen, penekanan angka pengangguran terbuka menjadi 4,30–4,87 persen, serta rasio ketimpangan pendapatan atau rasio gini dikendalikan di level 0,362–0,367.
Indikator sosial ini dinilai penting untuk menjawab tantangan ketimpangan dan tekanan biaya hidup akibat dampak inflasi maupun pelemahan ekonomi global.
“Pertumbuhan ekonomi hanya bermakna jika dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Ketika angka kemiskinan turun dan lapangan kerja bertambah, di situlah letak keberhasilan sejati pembangunan negara,” tambahnya.
Terakhir, Bamsoet menekankan perlunya APBN 2027 difokuskan untuk memperkokoh kemandirian nasional, khususnya di sektor pangan, energi, dan industri.
Target produksi minyak serta gas bumi harus diimbangi percepatan investasi, mengingat fluktuasi harga energi dunia masih sangat dipengaruhi konflik geopolitik. Menurutnya, ketahanan ekonomi bangsa hanya akan kokoh jika Indonesia mampu berdiri tegak di atas kekuatan dan kemampuannya sendiri.
“Arah kebijakan ini adalah langkah cerdas dan berani. Dukungan penuh kami berikan agar Indonesia mampu melewati segala tantangan zaman, mempertahankan stabilitas, dan membawa rakyat menuju kesejahteraan yang lebih merata dan berkeadilan,” pungkas Bamsoet.
Pewarta by Sutarno
