JAKARTA – Dalam momen penting pembukaan Musyawarah Nasional VI Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Polri, Bambang Soesatyo atau Bamsoet menegaskan peran vital organisasi ini sebagai pilar kekuatan sosial dan mitra setara negara.
Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 yang juga menjabat sebagai Dewan Kehormatan KBPP Polri ini mendorong seluruh elemen organisasi untuk memperkuat jati diri, mempererat soliditas, dan turut bertanggung jawab penuh dalam menjaga stabilitas serta keamanan nasional di tengah gelombang tantangan zaman yang kian kompleks dan dinamis, Jumat (15/5/2026).
Kehadiran KBPP Polri di tengah masyarakat dinilai semakin relevan dan sangat dibutuhkan, mengingat peta ancaman kini telah bertransformasi: mulai dari maraknya kejahatan siber, penyebaran paham radikalisme yang menyusup lewat ruang digital, hingga potensi konflik sosial akibat tekanan ketidakpastian ekonomi global. Kondisi keamanan nasional yang relatif aman dan kondusif sepanjang tahun 2025 menjadi modal berharga bagi keberlanjutan pembangunan, namun juga menuntut kewaspadaan tinggi agar tetap terjaga dan berkelanjutan.
Baca Juga
“KBPP Polri harus tampil menjadi kekuatan sosial yang berfungsi merawat persatuan, mengokohkan ketahanan masyarakat, serta menjadi jembatan penghubung yang kokoh antara rakyat dengan institusi negara.
Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini, soliditas organisasi adalah kunci utama untuk memastikan Indonesia tetap aman, tenteram, dan terus produktif melangkah ke depan,” tegas Bamsoet di hadapan para peserta munas dan pejabat tinggi yang hadir.
Acara strategis ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan pimpinan tinggi kepolisian, antara lain Kabaharkam Polri Komjen Pol. Karyoto, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Kalingga Rendra, Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty, Dewan Penasehat KBPP Polri Komjen Pol. (Purn) Adang Daradjatun, serta Dewan Pembina KBPP Polri Komjen Pol (Purn) M. Nurdin.
Dalam paparan gagasannya, Bamsoet—yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7—menguraikan bahwa wajah ancaman keamanan telah berubah drastis.
Bahaya tidak lagi hanya berwujud kekuatan fisik atau senjata, melainkan hadir dalam bentuk infiltrasi ideologi ekstrem, penyebaran berita bohong yang bertujuan memecah belah persatuan, hingga praktik premanisme yang mengganggu iklim investasi dan ketenangan hidup bermasyarakat.
Data kinerja kepolisian menjadi gambaran nyata beratnya beban yang dipikul aparat. Sepanjang tahun 2025, Polri telah menangani lebih dari 325 ribu kasus kejahatan dengan tingkat penyelesaian mencapai 76,22 persen.
Di sisi lain, Densus 88 Anti Teror juga mencatatkan prestasi membanggakan dengan mempertahankan status nol serangan teroris selama tiga tahun berturut-turut, berkat pendekatan pencegahan dan penegakan hukum yang terukur.
“Keamanan nasional adalah urusan seluruh bangsa, dan tidak boleh dibebankan semata-mata kepada aparat negara. Di sinilah letak makna kehadiran masyarakat sipil yang aktif, terorganisir, dan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat.
KBPP Polri memiliki kedudukan istimewa karena lahir, tumbuh, dan mewarisi tradisi pengabdian serta kedisiplinan yang melekat dalam darah keluarga besar Polri,” tambah politisi senior yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Perhatian khusus juga diarahkan Bamsoet terhadap peran generasi muda dan pemanfaatan demografi bangsa. Menurutnya, KBPP Polri wajib memperkuat fungsi sebagai organisasi pencetak kader kebangsaan yang mampu merangkul dan membimbing kaum muda.
Bonus demografi akan menjadi kekuatan dahsyat bagi kemajuan bangsa jika diarahkan pada hal produktif, inovasi, dan persatuan. Namun sebaliknya, tanpa pembinaan yang tepat, ruang digital berisiko menjadi lahan subur penyebaran intoleransi, provokasi, dan kejahatan baru yang kerap menyasar anak muda.
“Generasi muda harus kita ajak masuk ke dalam gerakan kebangsaan yang nyata dan konkret. KBPP Polri wajib hadir di tengah masyarakat melalui pendidikan karakter, penguatan literasi digital, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta pendalaman wawasan kebangsaan.
Kita harus pastikan ruang maya menjadi ruang yang aman, cerdas, dan menyatukan kita, bukan memecah belah,” ujar Bamsoet yang juga dikenal sebagai Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila.
Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya mempererat kolaborasi strategis antara organisasi kemasyarakatan dengan institusi negara. Berbagai pengalaman di daerah membuktikan bahwa sinergi erat antara aparat keamanan dan elemen masyarakat mampu meredam potensi konflik, mencegah keributan berkembang menjadi kekacauan, serta menjaga harmoni sosial. Dalam setiap momen pengamanan nasional, peran organisasi masyarakat selalu menjadi penyeimbang dan penguat keamanan.
Di penutup gagasannya, Bamsoet berharap KBPP Polri dapat menjadi teladan organisasi yang beradab, mengedepankan budaya dialog, semangat gotong royong, dan kedewasaan berdemokrasi. Peran ini sangat krusial sebagai perekat sosial, guna menjaga keseimbangan di tengah derasnya arus polarisasi akibat dinamika politik maupun tekanan ekonomi global yang senantiasa bergejolak.
“Bangsa ini membutuhkan kekuatan pemersatu yang kokoh. KBPP Polri harus hadir sebagai kekuatan yang menjaga keseimbangan, menenangkan suasana, dan memastikan persatuan Indonesia senantiasa terjaga dalam keberagaman,” pungkas Bamsoet dengan penuh harap.
Reporter by Tasya Alya
