KUNINGAN, JAWA BARAT – Elemen utama masyarakat Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, yang dipimpin para tokoh agama, ulama, pemuka masyarakat, dan perwakilan warga, secara bulat dan tegas menyatakan penolakan mutlak terhadap segala bentuk aktivitas, kehadiran, maupun rencana pengembangan yang berhubungan dengan Pondok Pesantren Al-Zaytun dan jajarannya di wilayah mereka. Senin 11 Mei 2026.
Sikap keras ini diambil sebagai langkah menjaga kemurnian ajaran agama, ketahanan sosial budaya, serta kestabilan tatanan kehidupan bermasyarakat yang telah terjalin kokoh dan harmonis selama ini.
Baca Juga
Keputusan bulat ini dihasilkan dalam musyawarah besar yang digelar usai salat Jumat, di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kecamatan Ciawigebang, Jumat (8/5/2026).
Pertemuan yang dihadiri puluhan ulama, ketua majelis taklim, pemuka adat, tokoh pemuda, dan perwakilan desa ini digelar merespons maraknya informasi dan kekhawatiran masyarakat mengenai rencana kehadiran serta aktivitas yang diduga akan dilakukan pimpinan Al-Zaytun, Panji Gumilang, beserta timnya di wilayah Kuningan, khususnya Ciawigebang.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Ciawigebang, KH. Muhsin Abdullah, selaku pemimpin forum, menegaskan bahwa penolakan ini bukan tanpa dasar, melainkan didasari rekam jejak panjang yang penuh kontroversi dan kekhawatiran mendalam atas dampak yang akan ditimbulkan. “Kita semua mengetahui betul dinamika dan polemik yang menyertai keberadaan Al-Zaytun selama ini.
Ada banyak hal yang dianggap menyimpang dari pemahaman ajaran Islam yang umum berlaku di tengah masyarakat kita, mulai dari penafsiran ayat suci Al-Qur’an yang dianggap keliru, praktik ibadah yang berbeda kaidah, hingga pemahaman akidah yang menimbulkan kegelisahan luas.
Kami tidak ingin nilai-nilai agama dan tradisi keislaman yang kita pelihara turun-temurun di Ciawigebang tergerus atau tercampur hal yang tidak sesuai syariat,” ujarnya dengan tegas.
Kekhawatiran kian menguat seiring beredarnya informasi bahwa pihak Al-Zaytun diduga sedang bergerak aktif mengumpulkan dokumen kepemilikan tanah, seperti Surat Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT), dengan target lahan sangat luas, diperkirakan mencapai 100 hingga 250 hektar yang tersebar di beberapa desa di Ciawigebang dan wilayah sekitarnya. Meskipun diawali dengan alasan proyek ketahanan pangan, namun masyarakat dan para ulama sangat waspada.
Modus serupa di tempat lain diketahui berujung pada pendirian pusat aktivitas tertutup yang sulit diawasi dan berpotensi menjadi sarana penyebaran pemahaman keagamaan yang berbeda.
“Kami tidak anti pembangunan atau investasi, namun yang kami tolak adalah kehadiran kelompok yang rekam jejak dan pemahaman agamanya masih dipertanyakan kebenarannya.
Wilayah kami ini dikenal masyarakat agamis, taat pada syariat, dan hidup dalam kerukunan. Kami bertekad menjaga itu agar tetap lestari, tidak boleh ada celah masuk paham atau pemahaman yang dapat memecah belah atau menyesatkan umat,” tambah KH. Muhsin.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh elemen masyarakat hadir menyatakan dukungan penuh atas sikap MUI dan para ulama. Perwakilan tokoh masyarakat menegaskan bahwa warga dari berbagai lapisan, mulai desa, pemuda, hingga kaum perempuan, telah satu suara:
Ciawigebang menolak keras segala bentuk aktivitas Al-Zaytun. Sikap ini disampaikan pula secara resmi kepada pemerintah kecamatan, kepolisian, dan unsur muspika agar menjadi perhatian bersama dan tidak memberikan izin maupun kemudahan apa pun bagi pihak terkait untuk beroperasi di wilayah hukum Ciawigebang.
Para tokoh juga berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan ketat di lapangan, meningkatkan sosialisasi ke warga, serta memperkuat pemahaman agama di tengah masyarakat agar tidak mudah terpengaruh tawaran atau ajakan yang berpotensi membawa dampak buruk.
Sikap tegas Ciawigebang ini menjadi cerminan kehati-hatian dan kewaspadaan umat dalam menjaga kemurnian ajaran agama serta kestabilan sosial.
Penolakan ini bukan bentuk permusuhan, melainkan upaya suci menjaga identitas, nilai luhur, dan kedamaian yang telah menjadi ciri khas masyarakat Kuningan selama berabad-abad.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berkomitmen tetap kompak dan siap menjaga wilayahnya dari segala hal yang dapat mengganggu keharmonisan dan kebenaran ajaran agama.
Reporter by Rara
