JAKARTA — Pemantapan nilai-nilai kebangsaan wajib ditempatkan sebagai agenda strategis nasional, bukan sekadar seremonial. Tegasan ini disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo (Bamsoet), saat memberikan pembekalan Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (PPNK) Kolaboratif Angkatan ke-121 Lemhannas RI, Selasa (6/10/2026).
Dengan populasi mendekati 287,2 juta jiwa, keragaman Indonesia adalah kekayaan sekaligus tanggung jawab besar. Persatuan tidak cukup diucapkan, melainkan harus dirasakan lewat keadilan dan kesempatan yang setara di seluruh penjuru negeri. “Kalau ketimpangan makin lebar, persoalan ekonomi dapat berubah menjadi perpecahan sosial dan kebangsaan,” tegas Bamsoet.
Pancasila harus hidup dalam kebijakan negara, tata kelola ekonomi, hingga perilaku di ruang digital. Lemhannas memegang peran sentral mencetak pemimpin yang tak hanya cakap, tetapi berkarakter kuat. “Kekuasaan tanpa nilai kehilangan arah; nilai tanpa kemampuan kepemimpinan sulit mewujud jadi kesejahteraan. Kita butuh pemimpin yang memadukan kapasitas strategis, integritas moral, dan keberpihakan pada kepentingan nasional,” ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 sebesar 5,29 persen tak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Kemajuan sejati diukur dari tersedianya lapangan kerja berkualitas, naiknya pendapatan rakyat, serta kesempatan yang terbuka bagi semua, termasuk pelaku usaha kecil. Bonus demografi akan menjadi anugerah jika didukung keterampilan yang memadai; jika tidak, justru bisa menjadi beban sosial.
Di tengah persaingan kekuatan dunia, kedaulatan Indonesia tak hanya soal wilayah, melainkan kemampuan menguasai teknologi, menjaga ketahanan pangan dan energi, serta mengelola kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. “Kita harus bebas dan aktif, tidak menjadi alat siapa pun, namun tetap terbuka bagi kerja sama yang menguntungkan bangsa,” pungkas Bamsoet.
Wartewan Pandu Agriawan
