JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat PDIP menyatakan dukungan atas keputusan Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Pelantikan berdasarkan Keppres Nomor 96 dan 97/TK/2026 digelar Kamis (1/10/2026).
Pergantian = Momentum Pembenahan
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pergantian pucuk pimpinan Korps Bhayangkara bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momen untuk membenahi arah dan karakter institusi.
“Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Netralitas, profesionalitas, dan integritas Polri harus diperkuat kembali,” ujar Hasto dalam keterangannya, Kamis (1/10).
Janji Harus Menjadi Kebiasaan
Hasto menyoroti pernyataan Suyudi saat uji kelayakan di Komisi III DPR, terutama soal kesetaraan setiap warga di hadapan hukum serta penghapusan budaya “no viral no justice”. Prinsip tersebut, kata Hasto, tidak boleh sekadar retorika, melainkan diterjemahkan menjadi kebijakan nyata dan tertanam sebagai budaya seluruh jajaran kepolisian.
Kepercayaan Publik Tolak Ukur Utama
Keberhasilan kepemimpinan Suyudi tidak diukur dari program atau capaian administratif semata, melainkan dari pulihnya kepercayaan masyarakat dan tegaknya supremasi hukum yang adil tanpa pandang bulu.
“Ukuran keberhasilan harus diletakkan pada kepercayaan publik dan terciptanya supremasi hukum, sehingga rakyat benar-benar mendapatkan keadilan,” tegas Hasto.
PDIP berharap arah baru ini membawa Polri semakin dekat dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.@Sutarno
