Bamsoet Dukung Perburuan Babi Hutan, Tekankan: Aturan Harus Tetap Dijalankan

BANTEN — Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan dukungan terhadap kegiatan pengendalian populasi babi hutan yang merusak lahan pertanian, sekaligus mengingatkan agar perburuan dilakukan secara terukur, profesional, dan tetap berpedoman pada ketentuan hukum. Pernyataan itu disampaikan saat mendampingi Jalu Hunting Club dan Pengprov PERBAKIN Banten di Kabupaten Lebak, Minggu (20/9/2026). Kerugian Petani Mendesak Penanganan Di Lebak, Banten,…

BANTEN — Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan dukungan terhadap kegiatan pengendalian populasi babi hutan yang merusak lahan pertanian, sekaligus mengingatkan agar perburuan dilakukan secara terukur, profesional, dan tetap berpedoman pada ketentuan hukum. Pernyataan itu disampaikan saat mendampingi Jalu Hunting Club dan Pengprov PERBAKIN Banten di Kabupaten Lebak, Minggu (20/9/2026).

Kerugian Petani Mendesak Penanganan

Di Lebak, Banten, serangan babi hutan dan monyet dilaporkan merusak lahan pertanian seluas sekitar lima hektare di Kecamatan Gunungkencana dan Malingping pada Juni 2026. Satu petani diperkirakan kehilangan pendapatan hingga Rp25 juta. Tanaman pisang, singkong, jagung, kacang-kacangan, hingga cabai rusak, terutama pada dini hari saat petani kesulitan berjaga.

“Ketika tanaman rusak sebelum dipanen, petani kehilangan biaya produksi sekaligus penghasilan untuk keluarga dan musim tanam berikutnya. Pengendalian populasi harus dilakukan secara berkala dan terukur,” ujar Bamsoet.

Bukan Perburuan Liar, Melainkan Pengelolaan Berhukum

Bamsoet menegaskan dukungan ini bukan berarti membenarkan perburuan liar. Berdasarkan PP No. 13 Tahun 1994, satwa buru dapat dikendalikan dengan tetap memperhatikan keseimbangan populasi dan aturan yang berlaku.

“Jangan sampai niat membantu petani justru menimbulkan persoalan hukum. Komunitas pemburu harus bekerja bersama PERBAKIN, pemerintah daerah, aparat, dan instansi kehutanan agar setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Sistem Pengendalian Berbasis Data Diperlukan

Pemerintah didorong membangun sistem pemantauan berbasis data yang melibatkan dinas pertanian, kehutanan, kelompok tani, hingga perguruan tinggi. Peta wilayah rawan, frekuensi serangan, dan perubahan populasi satwa perlu dipantau secara berkelanjutan, bukan bersifat insidental.

Bamsoet juga mengingatkan akar persoalan harus ditelusuri — mulai dari perubahan bentang alam, ketersediaan pakan, hingga jarak lahan pertanian dengan kawasan hutan. Petani perlu dibekali pengetahuan perlindungan tanaman agar produktivitas tetap terjaga.

“Keberhasilan bukan diukur dari berapa banyak satwa yang dikendalikan, melainkan seberapa jauh konflik menurun dan petani kembali tenang menggarap lahannya,” pungkasnya.@Str

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About the Author

Easy WordPress Websites Builder: Versatile Demos for Blogs, News, eCommerce and More – One-Click Import, No Coding! 1000+ Ready-made Templates for Stunning Newspaper, Magazine, Blog, and Publishing Websites.

BlockSpare — News, Magazine and Blog Addons for (Gutenberg) Block Editor