BAGHDAD – Gelombang penindakan tegas terhadap praktik korupsi mengguncang lingkaran kekuasaan Irak. Pasukan keamanan negara melaksanakan operasi besar‑besaran yang berlangsung Minggu (28/6), dengan berhasil mengamankan total 47 pejabat publik yang terindikasi menyalahgunakan wewenang dan menggelapkan dana negara. Langkah ini menandai babak baru dalam upaya pembersihan tata kelola pemerintahan yang selama ini menjadi tantangan utama stabilitas negara.
Berdasarkan pernyataan resmi Komisi Integritas Federal Irak yang dikutip Al Jazeera, seluruh penangkapan dilakukan atas dasar surat perintah sah, sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan di bawah wewenang lembaga tersebut. “Setiap langkah yang diambil telah melalui verifikasi cermat, berjalan tepat sasaran, dan sepenuhnya tunduk pada aturan hukum yang berlaku,” tegas badan antikorupsi itu.
Dari jumlah keseluruhan tersangka, 15 orang adalah anggota parlemen—di mana 12 di antaranya masih menjabat secara aktif—serta Wakil Menteri Perminyakan Bidang Distribusi, Ali Maarej.
Baca Juga
Para anggota dewan perwakilan yang diamankan berasal dari berbagai aliran politik, mencakup blok Syiah Koalisi Rekonstruksi dan Pembangunan maupun aliansi Sunni Al Azm. Hal ini menunjukkan skala operasi yang tidak memandang afiliasi kekuasaan maupun golongan masyarakat.
Pelaksanaan penangkapan terhadap anggota parlemen telah mengantongi persetujuan resmi Ketua Parlemen Haybat al‑Halbousi. Ketentuan hukum Irak mengizinkan pimpinan lembaga legislatif mengambil keputusan demikian saat masa sidang sedang libur atau reses, sehingga proses hukum tidak terhambat prosedur administrasi.
Operasi ini juga didukung penuh oleh Perdana Menteri baru Irak, yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas utama pemerintahan. Penyelidikan terus berjalan guna memperdalam jejak aliran dana publik, keterlibatan pihak lain, serta memastikan setiap pelaku bertanggung jawab di hadapan pengadilan.
Langkah berani ini dinilai publik sebagai sinyal kuat bahwa era impunitas bagi pejabat berkuasa mulai berakhir, sekaligus menjadi upaya vital memulihkan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.
Wartawan by Sutarno
