SEMARANG – Menanggapi fakta bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua negara dengan jumlah penderita Tuberkulosis (TB) Paru tertinggi di dunia, Kepolisian Daerah Jawa Tengah resmi meluncurkan program strategis bertajuk “Polda Jateng Peduli Berantas TB Paru”.
Langkah ini merupakan bentuk nyata dukungan dan kepedulian institusi kepolisian terhadap upaya pemerintah nasional dalam memperkuat penanganan, pengendalian, hingga eliminasi penyakit menular yang mematikan tersebut di wilayah Jawa Tengah.
Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda Jateng, Kombes Pol drg. Agung Hadi Wijanarko, Sp.BM., MARS., FisQua, menguraikan latar belakang mendesak dilaksanakannya program ini.
Baca Juga
Berdasarkan data nasional, Indonesia saat ini menempati posisi kedua tertinggi di dunia setelah India, dengan jumlah penderita TB aktif mencapai sekitar 1 juta jiwa. Angka ini menyumbang sekitar 10 persen dari total keseluruhan kasus TB yang ada di seluruh dunia.
“Secara nasional, angka keberhasilan penanganan TB telah mencapai 86 persen, namun cakupan penemuan kasus baru atau tracing masih berada di angka sekitar 77 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah yang harus diperbaiki dan perlu diperkuat melalui kerja sama serta kolaborasi lintas sektor yang erat dan terpadu,” jelasnya pada Sabtu (23/5/2026).
Kondisi di Provinsi Jawa Tengah sendiri juga membutuhkan perhatian serius. Mengacu pada Laporan Situasi Tuberkulosis Indonesia Tahun 2025, wilayah ini tercatat sebagai provinsi ketiga dengan jumlah kasus terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 105.428 kasus, berada di bawah Jawa Barat (150.000 kasus) dan Jawa Timur (120.000 kasus).
Sementara itu, sebaran data kasus aktif pada tahun 2026 menunjukkan bahwa lima wilayah dengan beban kasus tertinggi adalah Kabupaten Brebes (8.291 kasus), Kabupaten Banyumas (7.517 kasus), Kabupaten Tegal (6.750 kasus), Kota Semarang (6.390 kasus), serta Kabupaten Cilacap (6.261 kasus).
Sebagai langkah konkret dan terstruktur, Polda Jateng merancang serangkaian kegiatan operasional di dalam program ini. Salah satu inovasi utama adalah penerapan Polri Tracing TB Paru, di mana para Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
(Bhabinkamtibmas) diberikan pelatihan khusus agar berperan aktif sebagai pencari kasus atau tracer. Tugas mereka meliputi penelusuran orang-orang yang memiliki kontak erat dengan penderita, serta melakukan edukasi kesehatan di lingkungan masyarakat.
Selain pelatihan, momen peluncuran program ini juga ditandai dengan penyusunan dan pembagian buku saku yang berisi pedoman teknis bagi para Bhabinkamtibmas, penyediaan perangkat pendeteksi dan penanganan awal atau KIT TB Paru, serta penyediaan kendaraan operasional berupa mobil dan motor yang bertugas menjemput pasien guna memudahkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat merupakan perwujudan nyata dari fungsi preventif dan pendekatan humanis yang terus dikembangkan oleh institusi.
Kehadiran Polri tidak hanya dalam ranah penegakan hukum, tetapi juga hadir untuk turut serta meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat luas.
“Program ini adalah bukti nyata kolaborasi dan kepedulian kami dalam mendukung cita-cita menghapus TB dari Indonesia.
Kami mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas di garda terdepan untuk membantu menemukan kasus sedini mungkin, memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, serta memastikan setiap penderita mendapatkan akses pengobatan yang tepat dan berkelanjutan,” ujar Kombes Artanto.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pengendalian penyakit ini tidak dapat dibebankan semata pada sektor kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen bangsa dan instansi terkait.
Melalui sinergi yang kuat, diharapkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan cara penularan TB semakin meningkat, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat, serta angka penularan dapat ditekan secara signifikan.
“Penanganan TB Paru bukan sekadar masalah kesehatan, namun juga menyangkut kualitas hidup dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan.
Oleh karena itu, kami akan terus mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh Bidokkes bersama para pemangku kepentingan lainnya, baik dalam hal edukasi, penemuan kasus, maupun penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai,” pungkasnya.
Reporter by M.Fauzi.
