JAKARTA – Wawancara panjang Joko Widodo dengan tim Bocor Alus Politik Tempo di kediamannya di Solo memicu refleksi mendalam tentang makna kekuasaan dan pengabdian setelah masa jabatan presiden berakhir. Pengamat politik Denny JA menangkap tiga gagasan pokok yang menjadi inti pemikiran mantan presiden tersebut, sekaligus menyoroti pertanyaan kritis masyarakat terhadap langkah politiknya ke depan.
Politik Harus Dekat pada Realitas Rakyat
Gagasan pertama dan paling konsisten dari Jokowi adalah bahwa kekuasaan yang baik adalah yang terus mendekat pada kehidupan nyata masyarakat. Politik tidak boleh sekadar perbincangan elite soal koalisi, jabatan, dan elektabilitas. Bagi rakyat, politik adalah harga beras, pupuk, harga panen, dan ketersediaan pekerjaan yang bermartabat.
Jokowi membayangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi wadah politik anak muda dan orang kampung, yang kakinya melangkah sampai ke halaman rumah rakyat. Namun gagasan ini bukan sekadar soal satu partai, melainkan ukuran bagi setiap kekuasaan: apakah keputusan negara benar-benar terasa dalam kehidupan orang biasa?
Pengabdian Tanpa Tanggal Kedaluwarsa
Kedua, meski sudah meninggalkan Istana, Jokowi menyatakan belum ingin berhenti berkontribusi. Ia memilih PSI sebagai ruang pengabdian barunya, meskipun menyebut kontribusinya hanya “sedikit”. Denny JA menilai kata itu menarik, sebab pengaruh seorang mantan presiden hampir tidak pernah benar-benar kecil.
Pertanyaan filosofisnya: apakah berakhirnya jabatan harus berarti berakhirnya kemampuan berbuat bagi bangsa? Namun ada syarat moral penting—pengaruh tersebut harus memperkuat demokrasi, bukan menciptakan pusat kekuasaan tandingan yang membayangi pemerintahan yang sedang berjalan.
Mendukung Sambil Menjaga Jarak
Ketiga, terhadap Presiden Prabowo Subianto, Jokowi memilih sikap mendukung namun tetap menjaga jarak. Hubungan disebut “baik-baik saja”, namun keduanya sudah lama tidak berdialog empat mata secara intensif. Pergantian menteri dan prioritas kebijakan menjadi hak prerogatif presiden baru. Bahkan kepada putranya Gibran, pesannya tegas: jangan mendahului presiden, jangan merasa punya kewenangan yang tidak dimiliki.
Denny JA menyamakan etika ini dengan prinsip yang pernah disampaikan mantan Presiden AS Barack Obama—seorang presiden hanyalah penghuni sementara jabatan, dan setelah masa berakhir, kepentingan negara harus mengalahkan ego pribadi.
Di Bawah Bayang-Bayang Kritik Dinasti
Namun langkah politik Jokowi pasca-kekuasaan tidak luput dari sorotan tajam. Banyak pihak memandang dukungan terhadap PSI di bawah Kaesang Pangarep, kemajuan cepat Gibran Rakabuming Raka, serta pengaruh keluarga dan kerabat dekat bukan semata-mata pengabdian, melainkan upaya membangun jaringan kekuasaan dinasti baru.
Denny JA menegaskan bahwa kritik ini tidak dapat diselesaikan dengan bantahan lisan semata. Ia hanya akan terjawab oleh tindakan nyata Jokowi ke depan: apakah pengaruhnya benar-benar memperbesar ruang demokrasi dan mendekatkan politik pada rakyat, atau justru sekadar memperpanjang kekuasaan keluarga di luar jalur konstitusional yang wajar.
Warisan Ditetapkan Setelah Kekuasaan Berakhir
Merujuk pada kajian buku tentang kehidupan mantan presiden di Amerika Serikat, Denny JA menyimpulkan bahwa tidak ada satu resep tunggal bagi pemimpin setelah meninggalkan kekuasaan. Yang terpenting adalah tujuan penggunaan pengaruh tersebut.
Pada akhirnya, jabatan presiden hanyalah satu babak dalam perjalanan panjang seseorang. Yang jauh lebih menentukan adalah gema yang ditinggalkan: apakah pengaruh itu digunakan untuk memperkuat institusi dan membantu rakyat, atau sekadar memperpanjang bayang-bayang kekuasaan pribadi.
“Warisan seorang presiden tidak hanya ditentukan oleh berapa lama ia berkuasa, tetapi oleh untuk siapa pengaruhnya digunakan setelah kekuasaan itu berakhir,” tulis Denny JA.
Kini mata publik tertuju pada langkah konkret Jokowi. Apakah PSI akan benar-benar menjadi kendaraan politik rakyat kecil, atau sekadar wahana baru memperpanjang pengaruh dinasti? Sejarah akan menjadi saksi yang paling objektif.
Ditulis oleh: Denny JA
Jakarta, 28 Agustus 2026
