LINGGA – Kegagalan pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Lingga untuk kedua kalinya memicu kecaman tajam dari masyarakat sipil. Aktivis daerah Zuhardi menilai kondisi ini cerminan nyata lemahnya koordinasi dan kurangnya keseriusan para pemimpin daerah dalam mengemban amanat rakyat.
“Kegagalan berulang ini bukan hal sepele. Pembahasan anggaran dan kebijakan vital tertunda. Kami melihat belum ada kesungguhan membawa Lingga maju sesuai semangat ‘Lingga Bersinar’,” tegas Zuhardi kepada LiputanKPK.com, Selasa (14/7/2026).
Ia mengingatkan rapat paripurna adalah forum utama menjalankan tiga fungsi konstitusional DPRD: pembentukan peraturan, penetapan anggaran, dan pengawasan. Kegagalan yang berulang dinilai sangat disayangkan karena menggunakan anggaran APBD yang tidak sedikit, namun tidak memberikan hasil bagi kepentingan publik.
Baca Juga
“Anggaran rakyat harus dikelola efektif dan bertanggung jawab. Jika terus terhambat, pelayanan kepada masyarakatlah yang akhirnya terganggu,” tambahnya.
Ancaman Langkah Lanjutan Hingga Aksi Damai
Zuhardi menyatakan pihaknya akan segera mengajukan permohonan audiensi ke DPRD untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang. “Jika tidak ada tanggapan, kami akan mengambil langkah sesuai aturan, termasuk melakukan aksi damai. Lingga tidak boleh dibiarkan berjalan di tempat,” tegasnya.
Ia mengakhiri dengan mengajak seluruh elemen pemangku kepentingan segera melakukan evaluasi dan perbaikan, menyadari bahwa masa depan daerah adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, wakil rakyat, dan seluruh masyarakat.
Peliputan Muhamad
