MAKKAH – Tim Pengawas Haji DPR RI tahun 2026 menyampaikan penilaian tegas dan serius terkait penyelenggaraan pelayanan ibadah haji di kawasan suci Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau yang biasa disebut dengan singkatan Armuzna.
Menurut tim, seluruh aspek layanan yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah perlu ditinjau kembali, diperbaiki, dan ditingkatkan secara menyeluruh demi menjamin kenyamanan, keamanan, dan kelancaran ibadah seluruh jemaah Indonesia.
Pernyataan keras ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, saat melakukan kunjungan kerja dan pengawasan di Kota Makkah, Jumat (29/5).
Baca Juga
Penilaian ini diambil setelah tim menemukan berbagai kekurangan dan masalah pelayanan yang masih terjadi, terutama pada masa puncak pelaksanaan ibadah haji di kawasan tersebut.
Jemaah Terpaksa Bermalam di Luar Tenda Menjadi Temuan Utama
Salah satu hal yang paling menjadi perhatian dan sorotan tajam tim pengawas adalah kondisi di mana sejumlah jemaah haji Indonesia tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak di dalam tenda yang telah disediakan.
Akibatnya, mereka terpaksa harus beristirahat dan bermalam di luar ruangan saat pelaksanaan ibadah mabit, sebuah kondisi yang jelas-jelas tidak layak dan mengurangi kekhusyukan serta kenyamanan dalam menjalankan ibadah.
“Seluruh sistem pelayanan di kawasan Armuzna wajib kita evaluasi secara total, mulai dari pengaturan armada transportasi, penyediaan tempat tinggal, kapasitas dan ketersediaan fasilitas sanitasi serta kamar mandi, hingga kesiapan penyediaan konsumsi berupa makanan dan minuman. Semua aspek harus ditinjau ulang dan dipersiapkan dengan jauh lebih baik dari sebelumnya,” tegas Marwan dengan nada tegas.
Beliau menegaskan bahwa pola pengelolaan yang berlaku selama ini sudah tidak lagi layak untuk diterapkan. “Tata cara pengelolaan yang ada sekarang harus diubah total, tidak boleh sama seperti cara-cara yang dilakukan pada masa lalu.
Diperlukan perubahan yang mendasar dan nyata agar seluruh jemaah kita, khususnya yang berada di kawasan Mina, dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan tenang, aman, nyaman, dan penuh kekhusyukan,” tambahnya.
Fasilitas Pendukung di Mina Masih Jauh dari Harapan
Lebih lanjut, tim pengawas juga menilai bahwa berbagai fasilitas pendukung yang tersedia di kawasan Mina masih belum mencapai standar layanan yang layak dan memadai.
Masih banyak aspek yang belum terkelola dengan baik, mulai dari aspek keamanan, kenyamanan, hingga kelancaran akses dan mobilitas jemaah di lokasi tersebut.
Pernyataan ini menjadi sinyal keras dan peringatan resmi dari lembaga legislatif kepada pihak penyelenggara negara, agar segera melakukan perbaikan mendasar dan tidak lagi menganggap pelayanan ibadah haji hanya sebagai tugas rutin tahunan semata.
DPR RI menegaskan bahwa jemaah haji adalah warga negara yang datang dengan harapan dan pengorbanan besar, sehingga berhak mendapatkan pelayanan terbaik yang setimpal dengan nilai ibadah yang mereka laksanakan.
Langkah pengawasan dan evaluasi ini juga menjadi bukti nyata komitmen DPR RI dalam menjaga hak dan kepentingan seluruh warga negara, sekaligus mendorong penyelenggaraan ibadah haji yang semakin berkualitas, terpercaya, dan bermartabat di mata dunia.
Reported by Sutarno
