JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI sekaligus Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI ke-15, Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet, kembali mengambil peran strategis menjembatani kerja sama ekonomi bilateral.
Usai mendampingi Wakil Gubernur Provinsi Hebei, Tiongkok, Zhao Chenxin beserta rombongan pengusaha negeri Tirai Bambu bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, Bamsoet secara tegas mendorong masuknya investasi teknologi dan infrastruktur digital dari Tiongkok ke Indonesia.
Baca Juga
Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekosistem pusat data (data center) nasional, yang dinilai krusial guna mengukuhkan posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital baru di kawasan Asia.
Di tengah laju pertumbuhan ekonomi digital yang sangat pesat, Indonesia kini menghadapi lonjakan kebutuhan mendesak akan infrastruktur pendukung, mulai dari layanan penyimpanan awan (cloud computing), pengolahan data, hingga kebutuhan komputasi canggih seiring maraknya penerapan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI). Data menunjukkan, jumlah koneksi perangkat internet di Indonesia telah menembus angka lebih dari 350 juta perangkat, menjadikan pasar dalam negeri sangat masif dan berpotensi besar. Proyeksi nilai pasar pusat data Indonesia pun sangat menjanjikan, diprediksi akan menyentuh angka 9,43 miliar Dolar AS pada tahun 2030 mendatang.
Menurut Bamsoet, peluang ini harus disambut dengan optimisme sekaligus kesiapan. “Investor dari Tiongkok memiliki keunggulan komparatif berupa penguasaan teknologi mutakhir, kemampuan pembiayaan yang besar, serta pengalaman panjang dalam membangun ekosistem digital berskala raksasa. Keunggulan ini sangat serasi jika dipadukan dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia,” ungkap Bamsoet usai pertemuan.
Ia menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi tujuan utama investasi tersebut dengan menawarkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha. “Pemerintah telah menyiapkan insentif fiskal, ketersediaan pasokan energi yang andal, kawasan ekonomi khusus, hingga fleksibilitas kepemilikan modal asing. Semua ini merupakan paket daya tarik agar investasi masuk dan berjalan beriringan dengan kepentingan nasional,” tambahnya yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia ini.
Keunggulan kompetitif Indonesia tidak hanya terletak pada jumlah penduduknya saja, tetapi juga letak geografis yang sangat strategis.
Bamsoet memaparkan sejumlah kawasan unggulan yang siap dikembangkan menjadi hub data berskala internasional. Kawasan Batam memiliki kelebihan kedekatan konektivitas dengan pusat data global di Singapura; koridor industri Cikarang dan Jawa Barat unggul dalam pasokan listrik dan kestabilan jaringan;
sementara Manado di wilayah timur Indonesia kini semakin diperhitungkan karena terhubung langsung dengan jaringan kabel bawah laut internasional yang membuka akses langsung ke pasar Amerika Serikat.
“Indonesia memiliki segala prasyarat untuk menjadi kekuatan baru industri pusat data di Asia Tenggara. Mulai dari pasar terbesar di kawasan, posisi silang dunia, hingga dukungan kebijakan politik yang stabil.
Kini saatnya kita wujudkan mimpi menjadi negara yang berdaulat secara data dan teknologi,” tegas Bamsoet, yang juga dikenal sebagai Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini.
Di Balik Potensi Digital, Masalah Logistik Menjadi Tantangan Berat
Meski prospek ekonomi digital sangat cerah, Bamsoet—yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor Keagenan dan Industri (ARDIN) Indonesia—juga menyoroti persoalan mendasar yang selama puluhan tahun menjadi pemicu kebocoran ekonomi nasional: Sistem Pelayaran atau Shipping Line.
Saat ini, ketergantungan Indonesia terhadap kapal-kapal asing dalam jalur angkutan ekspor-impor masih sangat tinggi. Dampaknya, biaya logistik nasional masih bertengger di angka di atas 14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), angka yang tergolong tinggi dan membebani daya saing produk dalam negeri.
Belum lagi ditambah persoalan lamanya waktu tunggu di pelabuhan, lemahnya integrasi sistem rantai pasok, serta minimnya pemanfaatan galangan kapal dalam negeri.
“Selama urusan angkutan laut masih didominasi pihak luar dan tata kelola perdagangan belum transparan, maka keuntungan besar ekonomi kita akan terus bocor keluar.
Pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari manajemen pelabuhan, sistem kepabeanan, regulasi ekspor-impor, hingga penguatan armada kapal nasional agar kita tidak lagi menjadi penumpang di rumah sendiri,” jelas Bamsoet dengan tegas.
Dukung Langkah Pembenahan Ekonomi Pemerintah
Sejalan dengan visi besar transformasi ekonomi yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto, Bamsoet—yang juga Wakil Ketua Umum Badan Bela Negara FKPPI dan Pemuda Pancasila—menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pengetatan pengawasan ekspor komoditas strategis.
Ia menilai praktik manipulasi dokumen, under-invoicing, transfer pricing, serta penempatan keuntungan di luar negeri telah lama menggerogoti pendapatan negara.
Kebijakan mewajibkan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri dan integrasi sistem pengawasan, menurut Bamsoet, adalah langkah revolusioner untuk mengembalikan nilai tambah kekayaan alam bagi pembangunan bangsa.
“Setiap dolar yang kita peroleh dari hasil kekayaan alam harus kembali memutar di ekonomi nasional, bukan hilang begitu saja akibat celah regulasi atau kecurangan sistem.
Pembenahan jalur pelayaran, penguatan industri maritim, dan pembangunan pusat data harus dilihat sebagai satu kesatuan paket transformasi,” ujarnya.
Bamsoet menegaskan, tujuan akhirnya adalah satu: membawa Indonesia menuju babak baru sebagai negara industri yang maju, berdaulat secara ekonomi, dan mandiri di dunia digital.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur, tapi sedang membangun pondasi kemandirian bangsa agar Indonesia tidak lagi bergantung pada pihak lain dalam hal data, teknologi, maupun rantai pasok perdagangan,” pungkasnya.
Reported by Sutarno
