JAKARTA – Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengaku tidak mengetahui rencana pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memicu sorotan tajam.
Pakar Komunikasi Emrus Sihombing menilai hal ini bukan sekadar ketidaktahuan individu, melainkan indikasi nyata lemahnya sistem komunikasi dan koordinasi antarlembaga negara yang seharusnya berjalan beriringan.
Dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik, keterbukaan informasi dan sinkronisasi kebijakan menjadi pilar utama. Terlebih untuk nilai anggaran yang mencapai belasan triliun rupiah, seluruh kementerian dan lembaga terkait wajib saling menginformasikan rencana kerja agar tidak terjadi tumpang tindih, pemborosan, maupun penyimpangan. Ketika Menteri Keuangan—yang memegang kendali atas seluruh aliran dana negara—mengaku tidak tahu menahu proyek bernilai fantastis tersebut, publik berhak bertanya: bagaimana alur informasi yang berlaku di lingkungan pemerintahan saat ini?
Baca Juga
Emrus menegaskan, buruknya komunikasi antarlembaga bukan sekadar masalah teknis administrasi. Hal ini berpotensi menimbulkan kesan bahwa ada program yang berjalan tanpa pengawasan memadai, atau justru ada informasi yang sengaja tidak disampaikan kepada pihak yang berwenang mengawasi keuangan negara. Padahal, prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap perencanaan anggaran diketahui, dikaji, dan disepakati bersama agar tepat sasaran dan tidak merugikan keuangan negara.
“Jika pejabat yang memegang kunci kas negara saja tidak mengetahui adanya proyek sebesar itu, bagaimana masyarakat awam dapat memahami dan mengawasi jalannya pemerintahan? Ini mencerminkan kelemahan mendasar pada mekanisme pertukaran informasi yang seharusnya menjamin transparansi,” tegas Emrus.
Kondisi ini juga memperkuat keraguan publik yang sudah lama muncul terkait kejelasan program KDMP. Saling bantah antarpejabat yang tidak saling memahami informasi hanya akan mengaburkan fakta dan menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan tersembunyi di balik proyek yang nilai nominalnya sangat besar tersebut.
Emrus meminta pemerintah segera membenahi sistem komunikasi dan koordinasi antarlembaga secara menyeluruh. Setiap kebijakan yang menyangkut anggaran negara harus tercatat, terinformasikan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Negara tidak boleh dibiarkan berjalan dengan sekat-sekat informasi yang saling menutupi, karena kerugian yang timbul pada akhirnya akan dipikul oleh seluruh rakyat Indonesia.
Klaim ketidaktahuan semacam ini bukanlah jawaban yang dapat diterima dalam demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi dan keadilan anggaran. Pemerintah harus mampu menjelaskan secara utuh alur informasi yang terputus tersebut, sekaligus menjamin bahwa setiap rupiah yang keluar dari kas negara digunakan secara benar, tepat, dan diawasi oleh seluruh pihak yang berwenang.
Wartawan Sutarno
