JAKARTA – Situasi di lingkungan lembaga penegak hukum nasional kian memanas dan memicu sorotan luas. Terjadi pertukaran langkah tegas yang dinilai publik bagaikan “perang bintang” antara dua institusi utama: Kejaksaan Agung melawan Kepolisian Republik Indonesia.
Sebutan itu muncul menyusul serangkaian penetapan tersangka yang menyasar pimpinan tinggi kedua korps. Awalnya, pada Kamis (2/7/2026), Kejagung menetapkan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka ketujuh dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional.
Hari ini, Sabtu (11/7/2026), giliran Polri yang mengambil langkah serupa. Hanya dalam hitungan jam setelah mengundurkan diri dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi sekaligus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri.
Baca Juga
Proses Hukum Berjalan Kencang
Kepala Kortas Tipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, membenarkan penetapan tersebut dalam konferensi pers. Ia menyatakan langkah ini diambil setelah melalui tahapan penyelidikan yang ketat. “Kami telah memeriksa 15 saksi, dua ahli, melakukan sejumlah penggeledahan, serta telah menyelenggarakan gelar perkara secara matang,” ungkapnya.
Satu Tujuan atau Pertarungan Kekuasaan?
Publik kini bertanya-tanya: apakah ini sekadar pelaksanaan hukum yang tegas tanpa pandang bulu, ataukah pertanda persaingan kekuasaan yang memecah kesatuan penegakan hukum?
Para pengamat mengingatkan bahwa meski setiap institusi memiliki kewenangan masing-masing, langkah yang saling menyasar petinggi lawan ini membutuhkan kejelasan agar tidak menimbulkan kesan adanya pertarungan kepentingan. Kuncinya adalah memastikan setiap proses berjalan berdasarkan fakta dan hukum, demi keadilan, bukan sekadar adu kekuatan antar-lembaga.
Peliputan Sutarno
