LINGGA – Kabar mencengangkan muncul dari Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkep Selatan. Ketua DPD LSM KPK-RI Kepri, Encek Taufik, menyoroti dugaan rencana pembebasan lahan seluas lebih dari 100 hektare untuk perkebunan sawit milik PT SPP, yang dinilai berjalan berlawanan dengan aspirasi warga sendiri.
Berdasarkan keterangan warga, sekitar 100 orang—termasuk tokoh masyarakat, ibu-ibu, dan pemuda—hadir dalam musyawarah resmi yang juga dihadiri pemerintah desa, perwakilan perusahaan, camat, dan Bhabinkamtibmas. Hampir seluruh peserta secara tegas menolak rencana pembebasan lahan maupun pembukaan perkebunan di wilayah mereka.
“Kami menerima banyak keluhan warga yang khawatir keputusan musyawarah diabaikan. Jika benar rencana ini tetap dipaksakan, potensi konflik di tengah masyarakat sangat besar,” tegas Encek, Sabtu (11/7/2026).
Baca Juga
Belum Ada Tanggapan, Dugaan Tekanan Masih Menggantung
Hingga saat ini, Encek mengaku telah berulang kali berupaya meminta klarifikasi langsung kepada Kepala Desa Marok Kecil, namun belum mendapatkan tanggapan sama sekali. Ia menegaskan informasi soal adanya tekanan atau intimidasi masih sebatas dugaan warga dan butuh pembuktian resmi, namun ketidakterbukaan ini memicu spekulasi yang tak seharusnya terjadi.
LSM ini mengingatkan bahwa setiap investasi wajib menghormati hak masyarakat dan hasil musyawarah, serta mematuhi aturan UU Perkebunan dan UU Lingkungan Hidup. Warga juga diimbau tak mudah terpengaruh pendekatan yang tidak transparan, dan segera melapor jika ada upaya pemaksaan kehendak.
“Penyelesaian harus melalui dialog terbuka. Jangan sampai kepentingan sepihak mengorbankan hak warga yang sudah jelas disampaikan dalam pertemuan resmi,” pungkasnya.
Hingga berita ini dimuat, belum ada pernyataan resmi dari Kepala Desa Marok Kecil maupun pihak PT SPP. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi bagi semua pihak terkait.
Peliputan Muhamd
