JAKARTA – Perdebatan mengenai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu sorotan utama publik nasional.
Namun, menurut pengamat politik dan penulis Denny JA, rangkaian perjalanan tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari strategi besar bernama Diplomasi Kemandirian, kelanjutan dari prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi jiwa perjuangan bangsa Indonesia. Selasa 2Juni 2026.
Dalam tulisannya yang diterbitkan pada 2 Juni 2026, Denny JA menegaskan bahwa di abad ke-21, nasib rakyat tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dalam negeri, melainkan juga oleh bagaimana posisi dan hubungan negara kita dengan dunia internasional.
Baca Juga
Dunia yang semakin terpecah dan penuh ketidakpastian menuntut Indonesia untuk memperluas jejaring persahabatan, bukan untuk memilih salah satu kubu kekuatan besar, melainkan agar tetap memiliki kendali penuh atas arah dan masa depan bangsa.
Menurutnya, strategi ini memiliki tiga alasan utama: pertama, menjadi benteng pertahanan menghadapi guncangan geopolitik dan ekonomi global; kedua, membuka akses pasar, investasi, serta teknologi demi memperkuat fondasi ekonomi nasional; dan ketiga, meningkatkan pengaruh dan suara Indonesia dalam berbagai isu dunia, mulai dari perdamaian, keadilan, hingga hak asasi manusia.
Hasil nyata dari strategi ini sudah mulai terlihat: Indonesia resmi menjadi bagian dari kelompok negara BRICS, tercapai kemajuan pesat dalam perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa, dukungan tegas dan nyata bagi perjuangan rakyat Palestina, serta realisasi investasi yang mencapai ribuan triliun rupiah dalam waktu relatif singkat.
Berbagai lembaga kajian internasional bahkan menilai Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo kini menjadi salah satu pelaku paling aktif dan berpengaruh di kawasan Asia Tenggara.
Pandangan ini sejalan dengan gagasan yang dituangkan Presiden Prabowo dalam bukunya Paradoks Indonesia dan Solusinya, di mana beliau menekankan bahwa kemandirian sejati bukan berarti berjalan sendiri, melainkan mampu bekerja sama dengan siapa saja tanpa kehilangan kendali atas kepentingan nasional.
Hal ini juga selaras dengan pandangan ahli hubungan internasional John J. Mearsheimer yang menyatakan bahwa dalam sistem dunia tanpa kekuasaan tertinggi, setiap negara wajib memperkuat posisi dan jaringan hubungan sebagai bentuk pertahanan diri.
Denny JA juga mengakui bahwa kritik publik terhadap biaya, efektivitas, dan tujuan perjalanan adalah hal yang wajar dan dibutuhkan dalam sistem demokrasi. Namun ia mengingatkan, biaya diplomasi yang efektif jauh lebih kecil dibandingkan kerugian besar yang akan diderita jika negara terjebak ketergantungan atau kehilangan ruang gerak di panggung dunia.
Sebagai kesimpulan, kunjungan kenegaraan bukan sekadar perjalanan resmi, melainkan investasi masa depan. Bangsa yang merdeka bukanlah yang berjalan sendiri, melainkan yang mampu bersahabat dengan semua pihak tanpa pernah menyerahkan kendali nasibnya kepada siapa pun. Di tengah dunia yang berubah dengan sangat cepat, diplomasi kemandirian adalah benteng utama yang menjaga Indonesia tetap kuat, mandiri, dan bermartabat.
Reported by Tasya Aliya.
