JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) menyampaikan perhatian dan penilaian terkait frekuensi kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri, yang dinilai cukup padat dalam kurun waktu kurang dari enam bulan sejak awal tahun 2026.
Terhitung hingga saat ini, Kepala Negara tercatat telah tiga kali berkunjung ke negara Prancis, yang kemudian menimbulkan pertanyaan dan pandangan beragam di kalangan publik dan dunia politik.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat, Andreas Hugo Pareira, saat ditemui di Jakarta pada Sabtu, 30 Mei 2026.
Baca Juga
Dalam pandangannya, situasi ini mengingatkan kembali pada dinamika politik yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, di mana kepala negara saat itu juga mendapat sorotan dan kritik karena dianggap terlalu sering melakukan perjalanan ke luar negeri.
“Kita semua tentu masih mengingat, di masa pemerintahan Gus Dur dahulu, beliau juga mendapat banyak tanggapan dan kritikan karena dianggap terlalu sering berkunjung ke negara lain. Kini, hal serupa kembali muncul dan diarahkan kepada Bapak Prabowo sebagai Presiden yang sedang menjabat saat ini,” ungkap Andreas.
Lebih lanjut, politisi senior ini menekankan bahwa setiap kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh pemimpin negara harus memiliki landasan yang kuat, tujuan yang terarah, serta sasaran kerja sama yang nyata dan dapat diukur hasilnya.
Menurutnya, keberangkatan kepala negara ke luar negeri bukan sekadar kegiatan seremonial atau kunjungan kehormatan belaka, melainkan merupakan instrumen diplomasi negara yang harus memberikan manfaat nyata bagi kepentingan bangsa dan negara.
“Yang paling penting dan harus dipastikan adalah setiap perjalanan resmi ke luar negeri memiliki agenda kerja yang jelas, terstruktur, dan tujuan yang spesifik.
Seluruh sasaran kerja sama, hasil yang diharapkan, serta manfaat yang akan didapatkan harus sudah disusun dan dipaparkan secara rinci sebelum Kepala Negara berangkat.
Hal ini perlu dilakukan agar publik juga dapat mengetahui dan menilai seberapa besar manfaat yang akan diperoleh bangsa Indonesia dari setiap kunjungan tersebut,” tegas Andreas.
Pandangan ini menjadi bagian dari diskusi publik yang terus berkembang mengenai arah diplomasi luar negeri Indonesia saat ini, serta bagaimana upaya pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil, baik di dalam maupun di luar negeri, benar-benar berlandaskan kepentingan nasional yang terukur dan bertujuan untuk kemajuan serta kesejahteraan rakyat.
Reported by Sutarno
