BEKASI – Di tengah tumpukan persoalan krusial yang masih mengganjal di Kabupaten Bekasi, langkah yang diambil oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, justru memicu gelombang kekecewaan publik.
Alih-alih memusatkan seluruh energi dan perhatian untuk merampungkan berbagai permasalahan daerah yang belum usai, pemimpin tertinggi di wilayah ini diketahui telah melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polres Metro Bekasi. Langkah hukum ini ditempuh lantaran akun-akun tersebut dinilai memuat konten yang menyudutkan dan merugikan nama baiknya selaku pejabat publik.
Salah satu akun yang menjadi sasaran laporan resmi adalah akun TikTok bernama ‘Bekasi Masih Kusut’. Hal ini dikonfirmasi secara tegas oleh Kuasa Hukum Asep Surya Atmaja, Sarino, yang juga dikenal sebagai Koordinator Presidium Aliansi Buruh Bekasi Melawan.
Baca Juga
Menurut penjelasan Sarino pada Rabu (20/5/2026), pelaporan ini didasari dugaan penyebaran informasi bohong atau berita yang tidak benar di ruang maya, di mana isi kontennya dianggap tidak memiliki kejelasan sumber maupun validitas fakta, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi kliennya.
“Benar, yang melaporkan adalah Pak Plt Bupati Bekasi sendiri, dan saya ditunjuk sebagai tim hukumnya. Secara prinsip, langkah ini bukan serta-merta bertujuan membawa ke ranah pidana atau memenjarakan seseorang.
Namun substansi masalahnya adalah adanya berita-berita yang kebenarannya belum jelas dan sumbernya tidak diketahui. Kami memandang perlu adanya klarifikasi atas hal-hal yang dianggap tidak berdasar tersebut,” ungkap Sarino saat memberikan keterangan kepada awak media.
Namun, upaya pembelaan diri tersebut justru mendapatkan reaksi keras dan kecaman tajam dari elemen pemuda dan mahasiswa. Sekretaris Jenderal Mahamuda, Jaelani Nurseha, menilai langkah ini sangat tidak beretika, memalukan, sekaligus merupakan cerminan nyata dari kekeliruan fatal dalam menentukan skala prioritas pemerintahan. Bagi Jaelani, nama akun ‘Bekasi Masih Kusut’ sesungguhnya bukanlah serangan, melainkan gambaran jujur dan potret objektif dari kondisi nyata yang sedang dihadapi masyarakat saat ini.
Menurut pandangan Jaelani, sangat ironis dan menggelikan jika pemimpin daerah bukannya bergerak cepat membereskan kekusutan yang ada, melainkan justru berupaya membungkam suara yang menyuarakan fakta tersebut.
Berbagai masalah mendasar masih terbengkalai, mulai dari kerusakan infrastruktur yang parah, tingginya angka pengangguran, hingga pelayanan publik yang belum memuaskan.
“Tindakan ini sangat memalukan dan keliru arahnya. Kenyataan berkata lain, Bekasi memang masih kusut di mana-mana. Alih-alih turun tangan bekerja merapikan segala kekacauan itu, Plt Bupati justru sibuk mengurusi konten di media sosial seperti TikTok. Ini memperlihatkan ketidakpedulian yang luar biasa terhadap urusan hakiki rakyat,” tegas Jaelani dengan nada geram.
Kritik pedis juga disampaikan Jaelani terkait keterlibatan Sarino, sosok yang dikenal sebagai pejuang buruh, namun kini justru berdiri di sisi penguasa untuk menekan aspirasi masyarakat.
Ia mengingatkan kembali prinsip dasar negara demokrasi: bahwa seluruh biaya yang menopang jabatan dan kekuasaan pejabat publik sejatinya berasal dari uang rakyat.
Oleh karenanya, menerima kritik, saran, maupun masukan—meski kadang pedih—adalah konsekuensi mutlak yang harus diterima, bukan dijawab dengan instrumen hukum untuk menakut-nakuti warga.
Lebih jauh, Jaelani menilai langkah ini merupakan preseden buruk yang merusak iklim demokrasi di Kabupaten Bekasi. Apabila setiap kritikan atau penilaian masyarakat yang tidak berkenan di hati pejabat selalu dijawab dengan laporan kepolisian tanpa adanya ruang dialog yang terbuka dan konstruktif, maka hal itu adalah tanda nyata sikap anti-kritik yang tidak bertanggung jawab.
“Ini adalah kemunduran besar bagi demokrasi kita. Warga berhak tahu dan berhak bersuara karena merekalah yang membiayai negara.
Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi nyata di lapangan, perbaikan kesejahteraan, dan tata kelola yang baik, bukan laporan polisi demi membungkam kebenaran,” pungkas Sekjen Mahamuda tersebut, mengingatkan bahwa keberanian menerima kritik adalah ciri kepemimpinan yang kuat dan berintegritas.
Reporter by Eko Edi
