Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menjanjikan aliran Transfer ke Daerah (TKD) yang jauh lebih besar guna menggerakkan ekonomi dari bawah dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran. Ia menyampaikan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota agar tidak khawatir; pemerintah justru akan memperkuat pembangunan daerah sebagai mesin utama pertumbuhan nasional.
Seiring peristiwa itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik Nufransa Wira Sakti sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan. Menkeu menegaskan bahwa kenaikan TKD bukan sekadar menambah anggaran, melainkan merombak tata kelola, desain transfer, dan proses bisnis agar desentralisasi fiskal benar‑benar mendorong pemerataan. Ia juga mengingatkan bahwa APBN dan APBD harus dilihat sebagai satu kesatuan kehadiran negara di seluruh wilayah.
Langkah lain yang tak kalah penting adalah penguatan jaringan TPAKD hingga tingkat kabupaten — kini telah ada 552 tim di seluruh Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, tim ini mendorong akses pembiayaan, tabungan, transaksi digital, serta program Satu Orang Satu Rekening bagi sekitar 25 juta warga usia 17 tahun ke atas yang belum tersentuh perbankan formal.
Di sini peran AI mulai menguat: digunakan untuk digital single ID, pengenalan wajah, serta pembenahan data sasaran. Program ini sedang diuji coba di sejumlah daerah termasuk Banyuwangi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penyesuaian anggaran dari Rp3,8 triliun menjadi Rp1,28 triliun berkaitan dengan pencocokan data agar program tepat sasaran bagi kelompok desil 1‑4 penerima bansos digital.
Keseluruhan kebijakan ini menunjukkan arah baru pemerintah: lebih banyak dana ke daerah, tata kelola yang lebih rapi, dan teknologi AI sebagai alat untuk membawa layanan keuangan lebih dekat ke masyarakat. Semua ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil di pelosok negeri.@Str
