JAKARTA – Barisan Komando Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran (BPI KPNPA RI) menggerakkan jajaran di 32 provinsi untuk mendukung upaya Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mewujudkan Polri yang profesional, humanis, transparan, berintegritas, dan dicintai masyarakat. Gerakan ini diwujudkan lewat pemasangan baliho‑spanduk serta penyebaran formulir QR guna menghimpun aspirasi, kritik, dan tingkat kepuasan warga terhadap pelayanan kepolisian.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Dr. (C) Tb. Rahmad Sukendar, S.Sos., S.H., M.H., menegaskan bahwa dukungan ini bukan sekadar simbol, melainkan partisipasi sipil dan pengawasan publik. Ia melihat mutasi serta rotasi jabatan di lingkungan Polri sebagai momentum penyegaran organisasi — namun perubahan itu harus terasa nyata bagi rakyat. “Kami ingin Polri menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan yang cepat merespons laporan serta menegakkan hukum secara adil,” ujarnya.
Formulir respons cepat dibuka agar masyarakat dapat menyampaikan pengalaman, harapan, dan rekomendasi. Menurut Rahmad, kritik yang bertanggung jawab bukan permusuhan, melainkan bahan evaluasi: yang baik diapresiasi, yang kurang diperbaiki. Aspirasi yang terkumpul diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penting ditekankan: dukungan kepada Kapolri tetap disertai fungsi kontrol sosial. BPI KPNPA RI mengajak jajaran kepolisian meningkatkan respons terhadap pengaduan, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan menjamin transparansi penegakan hukum. “Jangan biarkan kepercayaan rakyat hilang karena laporan lambat atau pelayanan yang kurang maksimal; setiap laporan harus ditindaklanjuti secara profesional,” tegasnya.
Gerakan satu‑komando ini bertujuan memperkuat sinergi antara masyarakat sipil dan Polri. BPI KPNPA RI menyatakan siap bersinergi, menampung suara rakyat, dan mengawal agar pembenahan kepolisian benar‑benar melahirkan institusi yang dekat, terbuka, dan dipercaya oleh masyarakat.
(Pewarta: Mhmmd)
