Oleh: Yakub F. Ismail, Direktur Eksekutif INISIATOR
JAKARTA – Korupsi disebut-sebut sebagai penyakit paling mematikan yang mengancam masa depan bangsa. Bukan sekadar soal kerugian uang negara, praktik ini menjadi tembok penghalang terbesar bagi terwujudnya visi besar Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia yang maju, berdaulat, dan sejahtera.
Setiap rupiah anggaran yang raib bukan sekadar angka di laporan keuangan. Itu adalah hak anak bangsa atas pendidikan layak, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, hingga gizi yang menentukan kualitas generasi penerus. “Pembangunan tak akan pernah kokoh jika fondasi tata kelola pemerintahan rapuh akibat penyelewengan,” tegas penulis.
Baca Juga
Kasus MBG: Peringatan Bahaya Kebocoran di Tengah Langkah Besar
Kabar dugaan penyimpangan dalam program andalan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pengingat keras. Program yang dirancang cerdas untuk menyelamatkan kualitas SDM Indonesia berisiko gagal di tengah jalan jika tidak dijaga dari “perusak” di dalamnya. Masalah ini diperparah oleh dinamika antar-lembaga penegak hukum yang saling gertak, yang justru menyita energi yang seharusnya dipakai untuk memulihkan kerugian rakyat.
Sinergi, Bukan Persaingan: Kunci Melawan Korupsi
Langkah Kejaksaan Agung memulihkan aset negara dan keseriusan Polri menindak tegas patut diapresiasi. Namun kekuatan sejati lahir jika kedua institusi dan lembaga lain bersinergi erat, bukan saling menjauh. Perang melawan korupsi tak boleh berhenti pada penjara pelaku, tapi harus meluas ke pengembalian uang negara, perbaikan sistem, dan pencegahan sejak perencanaan anggaran.
Pemberantasan korupsi bukan sekadar tugas aparat, melainkan syarat mutlak agar cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi, melainkan kenyataan yang bisa dirasakan seluruh rakyat.
Peliputan Muhamad
