JAKARTA – Menyikapi gelombang aspirasi dan tuntutan yang disuarakan para mahasiswa melalui jalur demonstrasi, pengamat komunikasi politik terkemuka, Dr. M. Jamiluddin Ritonga, mengemukakan pandangan strategis bagi lingkungan Istana Kepresidenan.
Ia menyarankan agar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP), Muhammad Qodari, diistirahatkan sementara dalam tugasnya merespons isu-isu yang berkaitan dengan gerakan mahasiswa, demi menjaga iklim komunikasi yang kondusif dan tidak memperkeruh suasana.
Saran ini disampaikan menyusul pernyataan resmi yang dilontarkan Qodari terkait tuntutan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga
Dalam tanggapannya, Kepala BKP itu menegaskan secara tegas bahwa program strategis tersebut tidak dapat dihentikan, mengingat ia merupakan janji utama yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat masa kampanye, sekaligus dinilai telah memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan dan gizi anak-anak di seluruh penjuru negeri.
Namun menurut pandangan mendalam Dr. Jamiluddin Ritonga, pendekatan komunikasi yang disampaikan sejauh ini dinilai kurang tepat sasaran dan berisiko menutup pintu pemahaman bersama.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan menjembatani kehendak pemerintah dan kegelisahan publik tidak hanya bergantung pada kekuatan argumen, melainkan juga pada cara penyampaian yang mampu menciptakan ruang dialog yang setara dan menghormati.
“Langkah untuk mengistirahatkan sementara pejabat yang menangani komunikasi ini bukan berarti menyalahkan kebijakan yang diambil pemerintah, melainkan demi kepentingan yang lebih besar: agar suara pemerintah didengar dengan kepala terbuka, bukan dipandang sebagai benteng yang menolak segala masukan.
Jika tanggapan yang disampaikan justru memicu ketegangan baru, maka tujuannya menjalin hubungan harmonis menjadi terhambat,” ujarnya dengan bijaksana.
Lebih lanjut, Jamiluddin menjelaskan bahwa dalam dinamika demokrasi, setiap tuntutan dari elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, merupakan cerminan kepedulian dan harapan akan kebaikan bersama.
Tugas komunikasi pemerintah adalah menjelaskan kebijakan dengan bahasa yang merangkul, bukan menutup ruang diskusi. Jika cara penyampaiannya terkesan kaku dan mutlak, dikhawatirkan akan memperlebar jurang pemisah antara pemerintah dan generasi muda yang menjadi tulang punggung masa depan bangsa.
“Kami menghormati komitmen pemerintah melaksanakan janji kampanye dan mempertahankan program yang dianggap bermanfaat.
Namun pada saat yang sama, kebijakan besar pun tetap perlu didiskusikan, diperjelas, dan ditanggapi secara bijak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berlarut-larut. Mengganti pendekatan komunikasi di titik tertentu adalah bagian dari kematangan kepemimpinan,” tambahnya.
Saran ini menjadi bahan renungan bagi lingkungan Istana dan lembaga terkait, mengingat peran komunikasi pemerintah sangat krusial dalam membangun kepercayaan publik.
Harapannya, dengan penyesuaian pendekatan yang tepat, penjelasan mengenai Program Makan Bergizi Gratis maupun kebijakan lainnya dapat disampaikan secara lebih transparan, menyentuh logika dan rasa, serta membuka jalan bagi dialog yang menghasilkan solusi terbaik bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Sampai berita ini disusun, pihak Badan Komunikasi Pemerintah maupun Istana Kepresidenan belum memberikan tanggapan resmi terkait pandangan yang disampaikan oleh pengamat tersebut.
Masyarakat menanti langkah kebijakan dan komunikasi selanjutnya yang mampu menjaga stabilitas, menjelaskan fakta, serta tetap menjunjung tinggi hak setiap pihak untuk menyampaikan pendapat secara damai dan bermartabat.
Wartawan by Sutarno
