.
TRNNEWS COM. KALBAR – Koalisi Masyarakat Peduli Pembangunan Ketapang (KMP2K) bersama sejumlah insan pers menggelar acara coffee morning di Kopi Kampung Amoy, Jalan Agus Salim, Ketapang,pada Sabtu pagi (16/08/2025).
Diskusi itu laksanakan dengan tema “175 Hari kerja Kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati Ketapang Alexander Wilyo-Jamhuri Amir, SH dengan tema “Peran Serta Masyarakat Menuju Ketapang Maju dan Energi Baru.”
Baca Juga
Ketua Umum KMP2K, Suryadi didampingi Sekretaris, Hikmat Siregar, menyampaikan evaluasi capaian 175 hari kerja kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang.
Menurut Suryadi, secara umum kemajuan pembangunan sejalan dengan visi “Pembangunan Berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang Maju dan Mandiri”.
Dalam beberapa sektor, ada peningkatan yang cukup terasa, terutama terkait infrastruktur, SDM, perekonomian, hingga tata kelola pemerintahan. Namun, masih ada hal-hal yang mendasar yang harus segera dibenahi,”oleh Bupati dan Wakil Bupati ujar Hikmat Siregar.
Salah satu permasalahan yang disampaikan oleh KMP2K adalah kondisi drainase dalam kota, seperti yang ada di depan Polsek Kota – Delta Pawan, yang setiap kalinya musim hujan pasti banjir.
Menurut Suryadi hal ini seharusnya menjadi prioritas agar masyarakat tidak terus menerus terdampak banjir setiap kali hujan turun,”Selain itu, KMP2K juga menyinggung persoalan investasi yang dinilai lebih banyak mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) diripada memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Seringkali investor masuk dengan narasi peningkatan ekonomi dan penyerapan energi kerja, namun dampaknya justru merusak lingkungan.
Misalnya, perambahan hutan berkedok hutan tanaman industri atau aktivitas tambang yang mengurangi sumber udara dan merugikan masyarakat pertanian,” jelas Suryadi.
Dalam diskusi itu, KMP2K dan masyarakat sepakat mendorong Pemkab Ketapang dan DPRD Ketapang untuk lebih fokus dalam membuat kebijakan daerah, khususnya terkait perizinan investasi.
Tak hanya itu, KMP2K juga menyinggung kemajuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam bidang pencegahan korupsi.
Salah satunya adalah inventarisasi dan penilaian ulang aset negara dan daerah sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 75 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara dan Daerah.
“Kebijakan ini penting agar aset daerah benar-benar tercatat, dan bermanfaat, serta tidak hilang begitu saja,” kata Hikmat Siregar.
Selain itu Hikmat Siregar menambahkan agar Bupati dan Wakil Bupati Ketapang segera melakukan Sidak ke setiap SKPD guna untuk memperbaiki kenerja SKPD yang selama ini diduga buruk dan selalu muncul pelanggaran hukum seperti yang diberitakan di beberapa media onlene tentang adanya dugaan persekongkolan, korporasi dan persaingan usaha tidak sehat.
Sudak sangat perlu untuk dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Ketapang agar Kabupaten Ketapang 5 tahun kedepan lebih baik dari tahun kemaren imbuhnya Hikmat Siregat.
(A.rahman)
